JOSS.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rudianto Lallo, mendesak kepolisian untuk segera menangkap pelaku teror bom yang menyasar tiga sekolah internasional di wilayah Jakarta dan Tangerang. Ia menilai tindakan cepat dan tegas aparat sangat dibutuhkan agar keamanan dunia pendidikan tetap terjamin.
“Polisi harus bertindak cepat, tegas, untuk mengungkap kasus teror tersebut supaya pelakunya bisa diproses,” ujar Rudianto saat dihubungi awak media, Kamis (9/10/2025).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi para pelaku teror di Indonesia. Ia meminta pihak kepolisian bergerak taktis untuk memastikan rasa aman di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah.
“Enggak ada lagi waktunya memberi ruang kepada peneror. Polisi harus bertindak tegas, cepat, dan taktis terhadap para peneror. Polisi harus memberi rasa aman dan nyaman. Tidak boleh ada teror-meneror, itu sudah bukan eranya lagi,” tegas Rudianto.
Ancaman teror bom terjadi pada Selasa (7/10/2025). Tiga sekolah internasional menerima pesan elektronik berisi ancaman ledakan jika tidak membayar tebusan sebesar US$ 30.000 atau sekitar Rp 497 juta.
Ketiga sekolah itu adalah Jakarta Nanyang School (JNS) di kawasan Pagedangan, Tangerang Selatan, Mentari Intercultural School (MIS) di Bintaro, Tangerang Selatan dan North Jakarta Intercultural School (NJIS) di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Pesan ancaman dikirim melalui alamat surel dan nomor asing dengan kode negara +234, yang diduga berasal dari Nigeria. Pelaku meminta uang tebusan dikirim menggunakan mata uang kripto (cryptocurrency).
Setelah menerima laporan dari pihak sekolah, tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya bersama Polres setempat langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi lokasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan bahan peledak atau benda mencurigakan di ketiga sekolah tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyatakan kepolisian telah membentuk tim gabungan lintas satuan untuk menelusuri pelaku di balik ancaman tersebut.
“Tim sedang bekerja sama dengan Direktorat Siber untuk melacak sumber pengirim ancaman. Kami akan usut tuntas sampai pelaku tertangkap,” ujar Ade Ary, dikutip dari Antara.
Insiden ancaman bom ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan guru, siswa, dan orang tua. Aktivitas belajar mengajar di ketiga sekolah dihentikan sementara demi keamanan.
Beberapa orang tua murid bahkan menjemput anaknya lebih awal setelah mendapat kabar melalui pesan grup sekolah.
“Begitu dengar ada ancaman bom, kami langsung ke sekolah. Untung pihak sekolah cepat tanggap dan menenangkan kami,” ujar Lydia, salah satu orang tua siswa NJIS, kepada wartawan, Rabu (8/10).
Meski ancaman tersebut tidak terbukti, rasa khawatir masih terasa. Banyak pihak menilai kejadian ini sebagai peringatan keras terhadap lemahnya sistem keamanan pendidikan di Indonesia.
Selain Komisi III, desakan juga datang dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa negara harus hadir menjamin keamanan sekolah sebagai ruang belajar yang bebas dari ancaman kekerasan apa pun.
“Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang di masa depan. Negara wajib menjamin keamanan dunia pendidikan,” kata Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, ancaman bom yang menyasar sekolah internasional tidak hanya berdampak pada citra keamanan, tetapi juga dapat mengganggu iklim investasi pendidikan di Indonesia.
Ia mengusulkan agar pemerintah segera menyusun standar operasional keamanan sekolah (SOP) yang terintegrasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap sekolah dapat memiliki protokol penanganan darurat ketika ancaman serupa muncul.
Hingga kini, kepolisian telah menelusuri jejak digital dari pesan ancaman yang dikirim ke ketiga sekolah. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menduga pelaku beroperasi lintas negara dengan memanfaatkan jaringan komunikasi global dan sistem pembayaran kripto.
“Pola ini mirip dengan kasus cyber extortion atau pemerasan siber yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar seorang penyidik siber Polri yang enggan disebut namanya.
Polisi juga telah berkoordinasi dengan Interpol dan otoritas keamanan digital internasional untuk menelusuri alamat IP dan server yang digunakan pengirim pesan.
Polda Metro Jaya memastikan, meski tidak ada bahan peledak yang ditemukan, kasus ini tetap dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan publik dan akan diproses sesuai hukum pidana tentang terorisme.
Penggunaan nomor luar negeri dan kripto dalam ancaman ini menunjukkan adanya modus baru kejahatan siber yang menyasar sektor pendidikan. Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa pelaku bisa berasal dari luar negeri dan memanfaatkan ketakutan publik untuk mendapatkan keuntungan finansial.
“Ini bukan sekadar prank atau ancaman kosong. Ada motif ekonomi di balik teror semacam ini,” ujar Pratama. “Kita harus memperkuat literasi keamanan digital di lembaga pendidikan agar tidak mudah panik menghadapi ancaman online.”
Menurutnya, perlu ada sinergi antara Kemendikbudristek, Kemenkominfo, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem keamanan siber yang lebih kuat, terutama di sekolah-sekolah yang menggunakan jaringan internasional.
Menutup pernyataannya, Rudianto Lallo meminta kepolisian segera mengumumkan hasil penyelidikan dan menangkap pelaku sesegera mungkin. Ia menegaskan, setiap bentuk teror terhadap institusi pendidikan merupakan serangan terhadap masa depan bangsa.
“Sekolah adalah ruang yang seharusnya paling aman. Kalau tempat belajar saja diteror, bagaimana generasi muda bisa merasa tenang?” ujarnya.
Politikus asal Sulawesi Selatan itu juga mengingatkan bahwa tindakan tegas aparat akan menjadi pesan kuat bagi publik dan pelaku kejahatan, bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap ancaman teror apa pun.
Sebagai upaya antisipasi, sejumlah ahli pendidikan menyarankan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mulai menerapkan langkah-langkah meningkatkan sistem keamanan internal, termasuk CCTV, pemeriksaan tamu, dan akses digital, melatih guru dan siswa menghadapi situasi darurat, termasuk prosedur evakuasi, membangun koordinasi rutin dengan aparat keamanan di wilayah setempat dan menggunakan sistem komunikasi resmi antara pihak sekolah dan orang tua untuk menghindari penyebaran hoaks.
Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman serupa di masa depan.
Kasus ancaman bom terhadap tiga sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Meski belum terbukti ada bom, rasa takut dan ketidaknyamanan yang muncul sudah cukup membuktikan bahwa ancaman digital dapat berdampak nyata.
DPR menegaskan, negara harus hadir dan bertindak tegas. Polisi diharapkan segera menangkap pelaku dan memastikan keamanan dunia pendidikan tetap terjaga.
Leave a Reply