JOSS.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memiliki hak laporkan pencemaran nama baik terhadap Ferry Irwandi.
Pernyataan ini mencuat setelah TNI melakukan konsultasi dengan Polri atas temuan dugaan tindak pidana dari Ferry. Berikut kronologi dan alasan di balik langsungnya Yusril menolak langkah TNI tersebut.
TNI melalui Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Brigjen J.O. Sembiring melaporkan bahwa pihaknya menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana atas nama Ferry Irwandi dari hasil patroli siber.
TNI kemudian berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya untuk melihat apakah laporkan pencemaran nama baik terhadap Ferry Irwandi bisa diteruskan secara hukum.
Namun, Polri menunjuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa institusi/lembaga seperti TNI bukan korban yang sah dalam kasus pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik adalah delik aduan, yang hanya bisa diajukan oleh individu korban.
Yusril Ihza Mahendra – selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Ferry Irwandi – CEO Malaka Project dan content creator, yang menjadi subjek dugaan dari pernyataan atau tulisan yang dianggap menyinggung institusi TNI.
TNI, khususnya Satuan Siber, yang mendeteksi dugaan lewat patroli siber dan mempertimbangkan upaya hukum.
Polri / Polda Metro Jaya, sebagai tempat konsultasi dan tempat evaluasi apakah laporan tersebut sah berdasarkan hukum.
Mahkamah Konstitusi (MK), dengan putusan nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE tidak boleh ditafsir institusi sebagai korban pencemaran nama baik.
Konsultasi TNI dengan Polda Metro Jaya berlangsung pada Senin, 8 September 2025.
Yusril menyampaikan penolakannya atas rencana pelaporan dari TNI pada Kamis, 11 September 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Karena dalam hukum Indonesia, pencemaran nama baik melalui UU ITE (Pasal 27A) dikategorikan sebagai delik aduan, bukan delik umum. Artinya, yang boleh mengadukan hanya korban secara individu. Institusi/lembaga tidak termasuk dalam pihak yang bisa membuat laporan tersebut.
Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa frase “orang lain” dalam pasal tersebut tidak boleh dimaknai secara inklusif bagi institusi pemerintah, lembaga, badan hukum, profesi, atau jabatan.
Yusril menyarankan agar dialog menjadi opsi pertama jika ada kritik atau saran yang dianggap oleh TNI menyinggung.
TNI bisa melakukan klarifikasi dengan Ferry Irwandi terlebih dahulu. Jika tulisan atau pernyataannya memang hanya kritik atau saran, maka harus dilihat dalam konteks kebebasan berekspresi.
Jika memang terdapat dugaan tindak pidana lain diluar pencemaran nama baik institusi, TNI tetap bisa mengeksplorasi jalur hukum lain yang sesuai.
TNI tidak berhak melaporkan Ferry Irwandi atas tuduhan pencemaran nama baik sesuai UU ITE karena delik aduan hanya bisa diajukan oleh individu. Yusril menegaskan bahwa institusi tidak termasuk. Untuk menjaga ketenangan dan kredibilitas, dialog masih menjadi opsi sebelum mengambil langkah hukum.
Leave a Reply