JOSS.CO.ID, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025). Dalam forum tersebut, anggota Fraksi Golkar Firman Subagyo menyampaikan kritik soal kondisi Indonesia yang disebut tertinggal jauh dibandingkan negara lain, termasuk China dan Vietnam.
RDPU Baleg DPR RI kali ini menghadirkan tokoh agama, Habib Muksin Alatas. Diskusi berjalan dinamis ketika Firman Subagyo mengaitkan pembahasan RUU BPIP dengan kondisi bangsa saat ini, khususnya soal ketidakpuasan publik hingga ketertinggalan Indonesia dari negara lain.
“Kita akan mencoba menggali lebih dalam fakta dan kenyataan yang ada. Bagaimana kalau kita melihat situasi kondisi bangsa kita yang kemarin kenapa terjadi rakyat itu berdemo, karena ada ketidakpuasan. Mereka merasa tidak mendapat keadilan,” ujar Firman.
Firman menyoroti isu kesenjangan sosial-ekonomi yang menurutnya berakar dari kepemilikan lahan yang dikuasai segelintir kelompok elit.
“Konon katanya, lahan kita dikuasai segelintir kelompok elite tertentu. Ini yang menyebabkan kesenjangan. Selain itu, masalah pemerataan pendapatan juga sangat dirasakan,” tegas Firman.
Ia menyebut visi-misi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari desa sudah tepat. Menurutnya, pembangunan desa adalah fondasi penting agar pemerataan bisa tercapai.
Lebih lanjut, Firman membandingkan Indonesia dengan negara-negara berhaluan sosialis-komunis yang justru kini lebih maju.
“Kalau kita bicara negara-negara sosialis komunis yang dulu kita musuhi bersama, seperti China, Rusia, bahkan Vietnam, Thailand, mereka sekarang maju dan sejahtera. Kita punya ideologi Pancasila, tapi ketinggalan jauh,” ungkap Firman.
Firman mengaku pernah berkunjung ke China pada 1990-an dan menyaksikan langsung kemajuan pesat negeri tirai bambu itu.
“Tahun ’90 saya pernah ke China, belum ada apa-apa. Tapi setelah masuk Guangzhou, sekarang sudah seperti Eropa. Teknologi mereka berkembang luar biasa. Mobil listrik canggih pun banyak dari China,” katanya.
Selain soal pembangunan dan kesenjangan, Firman juga menyoroti masalah digitalisasi pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan teknologi di sekolah belum bisa dijalankan secara maksimal.
“Saya belum setuju kalau anak sekolah diwajibkan digitalisasi. Lebih baik kembali ke buku konvensional. Tidak semua masyarakat punya smartphone. Kalaupun ada, yang dibuka bukan pelajaran, tapi konten negatif,” jelasnya.
Firman menilai penggunaan teknologi tanpa pengawasan justru bisa berdampak buruk bagi generasi muda. Ia menekankan perlunya kebijakan yang realistis dalam mengadopsi digitalisasi di dunia pendidikan.
Firman berharap RUU BPIP dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ideologi Pancasila dan menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju.
“Kita ingin Indonesia menjadi negara adidaya. RUU BPIP harus jadi pijakan kuat untuk membangun bangsa ini dari desa, mempersempit kesenjangan, sekaligus menjaga ideologi Pancasila tetap relevan,” pungkasnya.
RUU BPIP menjadi salah satu pembahasan strategis di Baleg DPR. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Dengan konteks global yang semakin kompetitif, urgensi RUU ini dinilai penting untuk menjaga arah pembangunan nasional.
Pernyataan Firman Subagyo menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan, pemerataan ekonomi, hingga digitalisasi. Harapannya, melalui RUU BPIP, Pancasila bisa menjadi pendorong utama agar Indonesia tidak terus tertinggal dari negara lain.
Leave a Reply