JOSS.CO.iD, Gorontalo – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo akan memanggil Wahyudin Moridu, anggota legislatif dari Fraksi PDIP, menyusul video yang lagi viral yang menampilkan dirinya berbicara hendak merampok uang negara. Video tersebut beredar luas di media sosial sejak Jumat (19/9/2025).
Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti kasus ini. Menurutnya, apapun kondisi yang melatarbelakangi pernyataan tersebut, tindakan Wahyudin tetap dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
“Terinformasi ke saya dia dalam keadaan mabuk minum-minuman beralkohol. Lepas dari segalanya, minum pun, mabuk pun, dia sudah kena pelanggaran kode etik,” ujar Fikram dalam keterangan kepada wartawan.
Video Viral Anggota DPRD Gorontalo
Video berdurasi singkat itu memperlihatkan Wahyudin menyebut dirinya ingin merampok uang negara. Dalam video lain, ia juga menyinggung soal penggunaan uang negara untuk bepergian. Ucapan tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik dan menuai kritik karena dianggap mencederai integritas wakil rakyat.
Fikram menegaskan, perilaku seorang anggota DPRD harus menjadi teladan bagi masyarakat. Ia menyesalkan sikap Wahyudin yang dianggap tidak pantas diucapkan seorang legislator, apalagi jika disampaikan di ruang publik.
BK Siapkan Pemanggilan
BK DPRD Provinsi Gorontalo berencana memanggil Wahyudin pada pekan depan untuk meminta klarifikasi. Fikram menyebut, pemanggilan itu penting agar pihaknya mendapatkan penjelasan langsung dari yang bersangkutan.
“Ini video baru saya tahu, saya dapat kira-kira tiga jam lalu. Kita Badan Kehormatan segera bergerak cepat tindak lanjuti ini,” kata Fikram.
Sikap PDIP dan Sanksi
Selain BK, partai pengusung Wahyudin, yakni PDIP, disebut tengah mengevaluasi kasus ini. Meski belum ada pernyataan resmi dari DPD PDIP Gorontalo, sejumlah pihak menilai sanksi internal dapat dijatuhkan, mulai dari teguran hingga pemecatan dari partai.
Jika terbukti melanggar etik secara berat, Wahyudin juga berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan DPRD sesuai aturan yang berlaku.
Publik kini menanti klarifikasi dari Wahyudin terkait isi video yang beredar. Sejauh ini, ia dikabarkan belum memberikan pernyataan resmi. BK menegaskan akan membuka hasil pemeriksaan secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan kasus tersebut.
Kasus ini menambah deretan sorotan publik terhadap perilaku wakil rakyat di daerah. Para pengamat politik menilai, langkah tegas BK sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Leave a Reply