JOSS.CO.ID, JAKARTA– Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyoroti kasus keracunan yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menyebut lemahnya sertifikasi dan standar keamanan pangan menjadi faktor utama persoalan ini.
Menurut Qodari, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah tersebut masih menghadapi tantangan serius di lapangan, terutama terkait pemenuhan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan. Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.583 SPPG per 22 September 2025, hanya 34 yang sudah memiliki SLHS. Sisanya, 8.549 belum punya,” kata Qodari dalam keterangannya, Selasa (24/9/2025).
Apa Itu SLHS dan Mengapa Wajib Dimiliki
SLHS adalah sertifikat resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menjadi bukti bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar mutu dan syarat keamanan pangan. Sertifikasi ini meliputi aspek kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, serta prosedur pengolahan agar makanan tetap higienis.
Tanpa sertifikasi tersebut, risiko terjadinya keracunan makanan sangat tinggi. Apalagi, MBG menyasar anak sekolah yang rentan terhadap penyakit akibat makanan terkontaminasi.
Data dari Kemenkes
Dalam laporan Kemenkes terbaru, jumlah dapur MBG yang bersertifikat sangat kecil dibandingkan total keseluruhan.
- Total dapur MBG (SPPG): 8.583
- Sudah memiliki SLHS: 34
- Belum memiliki SLHS: 8.549
Angka ini menunjukkan mayoritas dapur MBG belum memenuhi standar sertifikasi keamanan pangan.
Selain itu, Kemenkes juga menemukan lemahnya penerapan SOP. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang sudah memiliki SOP keamanan pangan, dan lebih sedikit lagi, yakni 312 yang benar-benar menjalankan prosedur tersebut.
“Kalau mau mengatasi masalah ini, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Data Kemenkes menunjukkan banyak SPPG bahkan belum punya SOP,” ujar Qodari.
BPOM: Kasus Keracunan Terjadi di Dapur Baru
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melaporkan pola kasus keracunan yang terjadi dalam program MBG. Berdasarkan data Agustus–September 2025, 9 dari 10 dapur MBG yang melaporkan keracunan adalah dapur baru yang beroperasi kurang dari satu bulan.
Qodari menyebut kondisi ini mirip dengan istilah “critical eleven” dalam penerbangan, yakni periode awal yang paling berisiko.
“Kalau di MBG, saya sebut ini ‘critical one month’. Masa awal operasional SPPG memang sangat rentan,” katanya.
Qodari menegaskan bahwa pengelolaan program MBG tidak bisa hanya ditangani satu pihak. Kementerian terkait harus bersinergi, mulai dari Kemenkes yang mengeluarkan SLHS, BPOM yang mengawasi mutu pangan, hingga pemerintah daerah yang mengawasi pelaksana di lapangan.
“Ini contoh bahwa satu program tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian/Lembaga terkait harus bekerja sama agar kejadian keracunan bisa dicegah,” ujarnya.
Selain itu, Qodari menilai peran pemerintah daerah juga penting dalam mempercepat penerbitan sertifikasi dan memastikan SOP dijalankan dengan baik.
Sejumlah langkah mitigasi disebut penting dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan dalam program MBG. Beberapa di antaranya percepatan penerbitan SLHS untuk seluruh dapur MBG, penerapan wajib SOP keamanan pangan yang diawasi secara ketat, pelatihan tenaga dapur terkait standar higiene dan sanitasi, pengawasan berkala oleh BPOM dan Dinas Kesehatan setempat dan sistem pengaduan cepat bagi sekolah dan masyarakat ketika ada dugaan keracunan.
Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dengan lebih dari 8.000 dapur yang beroperasi, standar keamanan pangan harus dipastikan terpenuhi.
Minimnya SLHS dan lemahnya SOP membuktikan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Jika tidak segera dibenahi, risiko keracunan massal bisa terus menghantui.
Program MBG yang digagas untuk memperbaiki gizi anak sekolah harus berjalan aman dan sehat, bukan justru menimbulkan masalah baru.
Leave a Reply