JOSS.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung kembali kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu. Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo meminta orang tua agar mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berujung pada kekerasan.
“Kalau ingin memperjuangkan demokrasi dan keadilan, tentu bukan dengan membuat kerusuhan apalagi pembakaran. Membuat kerusuhan, membuat bom molotov, ini adalah kejahatan,” kata Prabowo.
Kerusuhan pada Agustus 2025 terjadi di sejumlah daerah besar di Indonesia. Aksi yang awalnya berupa demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dengan aparat, hingga menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan pembakaran.
Kepolisian melalui Bareskrim Polri telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 664 berusia dewasa, sementara 295 lainnya masih tergolong anak-anak. “Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum di tingkat Bareskrim dan 15 Polda jajaran,” kata Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Polri memastikan penanganan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan, termasuk memberikan perlakuan khusus terhadap tersangka anak.
Prabowo menegaskan bahwa pelaku kerusuhan tidak bisa disebut sebagai aktivis yang memperjuangkan demokrasi. “Mereka hatinya jahat, mereka zalim. Mereka ingin membuat kekacauan, mengadu domba, dan menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya upaya pihak tertentu untuk menyebarkan pesimisme di tengah masyarakat. “Selalu diberikan pesimisme, selalu diberikan gambar yang menurunkan harapan,” tambahnya.
Presiden menekankan peran penting keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah anak-anak terjerumus dalam tindakan provokatif. “Saya minta orang tua lebih perhatian. Jangan biarkan anak-anak ikut aksi yang berujung kerusuhan. Kita perlu menjaga persatuan dan kebangkitan bangsa,” ucap Prabowo.
Pernyataan Presiden Prabowo menimbulkan beragam tanggapan. Sebagian kalangan menilai tegasnya sikap pemerintah penting untuk mencegah generasi muda ikut dalam aksi anarkis. Namun, ada juga yang menekankan agar pemerintah tetap melindungi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
Pakar politik dari Universitas Indonesia menilai, penting bagi pemerintah membedakan antara unjuk rasa damai dan aksi kriminal. “Hak berpendapat dijamin konstitusi, tapi tindakan merusak fasilitas umum tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menyerukan agar seluruh pihak menjaga persatuan nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan dan kebangkitan bangsa hanya bisa dicapai jika masyarakat bersatu.
“Kita tidak boleh kalah oleh pihak yang ingin memecah belah bangsa. Anak-anak muda harus menjadi harapan, bukan korban hasutan,” pungkasnya.
Leave a Reply