Perkenalkan Konsep “Sumitronomics” untuk Dorong Indonesia Jadi Negara Maju

Sumitronomics
Foto Sumitro Hadijojokusuma, pencetus Sumitronomics (lpem.org)

JOSS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan strategi pembangunan ekonomi baru bernama Sumitronomics. Konsep ini disebut sebagai fondasi utama untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju.

Purbaya memaparkan strategi tersebut dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Menurut Purbaya, Sumitronomics berlandaskan tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

“Untuk menjadi negara maju, strategi perekonomian Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi; kedua, pemerataan manfaat pembangunan; ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” ujar Purbaya.

Purbaya menekankan pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam jangka pendek, serta mendorong pertumbuhan hingga 8 persen dalam jangka menengah.

Ia menyebut, pembangunan yang hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu akan menyulitkan Indonesia mencapai status negara maju. Karena itu, pembangunan harus inklusif dan merata.

“Mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras,” katanya.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, Purbaya menilai ada tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni:

  1. Fiskal, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi katalis pertumbuhan.
  2. Sektor keuangan, agar perbankan dan pasar modal dapat menopang investasi.
  3. Iklim investasi, melalui reformasi regulasi dan penciptaan kepastian hukum.

Dengan konsistensi menjaga sinergi ketiga aspek tersebut, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipacu hingga 8 persen dalam jangka menengah.

Purbaya menegaskan, peran APBN juga penting dalam mendistribusikan manfaat pembangunan. Melalui program perlindungan sosial, pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan.

“APBN harus berperan aktif dalam mendukung pemerataan. Program sosial harus tepat sasaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di kawasan timur Indonesia,” katanya.

Pilar ketiga dari Sumitronomics adalah menjaga stabilitas nasional. Menurut Purbaya, hal ini dapat dicapai dengan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

“Kolaborasi ini penting untuk meredam berbagai guncangan sehingga perekonomian tetap tangguh,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Reformasi Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*