JOSS.CO.ID, Jakarta – Isu pembatasan kepemilikan akun media sosial kembali mencuat di Senayan. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan sepakat dengan usulan Fraksi Partai Gerindra terkait aturan 1 orang hanya boleh memiliki 1 akun media sosial. Menurut Mardani, wacana ini bisa menjadi langkah strategis untuk meredam penyebaran berita bohong alias hoaks di medsos. Meski begitu, ia menekankan agar implementasi aturan tidak dilakukan dengan pendekatan hukum semata.
“Bagus, pendekatan literasi. Prinsipnya semua wajib bertanggung jawab. Tapi mesti dilakukan dengan pendekatan yang penuh kesadaran. Jangan pendekatan hukum,” ujar Mardani dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).
Mardani yang juga anggota Komisi II DPR RI menyebut, literasi digital harus diperkuat seiring dengan kebijakan pembatasan. Ia menilai peran intelejen juga penting dalam mengawal ruang digital agar bebas dari penyebaran informasi palsu.
“Langkah ini bisa jadi kolaborasi bersama. Tapi penguatan intelejen untuk mengawal ruang maya yang sehat juga menjadi prasyarat,” tambahnya.
Dengan adanya pembatasan kepemilikan akun, Mardani berharap masyarakat akan lebih bertanggung jawab dalam bermedia sosial.
Sebelumnya, usulan 1 orang 1 akun medsos disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi. Ia menyebut aturan tersebut penting setelah muncul isu liar terkait Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo Subianto, yang dikabarkan mundur dari DPR demi posisi menteri.
Bambang menilai, aturan tunggal akun dapat mengurangi penyebaran kabar hoaks dan mencegah lahirnya akun anonim atau buzzer di medsos.
“Kami berpendapat bahwa ke depan, perlu juga single account. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Kami belajar dari Swiss, misalnya, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon dan satu akun sosmed,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/9/2025).
Belajar dari Swiss
Menurut Bambang, penerapan aturan serupa sudah berlaku di beberapa negara, salah satunya Swiss. Di sana, warga hanya boleh memiliki satu nomor telepon dan satu akun media sosial yang resmi terdaftar.
Langkah ini, katanya, membuat ruang digital lebih sehat dan minim penyalahgunaan. Jika Indonesia mengikuti model yang sama, diharapkan akun palsu, buzzer politik, hingga penyebar fitnah bisa berkurang drastis.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Meski terdengar ideal, wacana ini memicu perdebatan di kalangan publik.
Beberapa kalangan menilai aturan ini bisa membatasi kebebasan berekspresi dan melanggar hak digital warga negara. Namun, pendukungnya berargumen bahwa pembatasan justru akan menciptakan ruang digital yang lebih sehat.
Hingga kini, usulan ini masih berupa wacana dan belum masuk tahap pembahasan resmi di DPR. Namun, dengan adanya dukungan dari dua fraksi besar yakni Gerindra dan PKS, peluang untuk dibawa ke meja pembahasan semakin terbuka.
Beberapa pakar menyarankan agar sebelum masuk ke regulasi formal, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam, termasuk uji publik dan konsultasi dengan para ahli digital.
Usulan 1 orang 1 akun media sosial menjadi topik hangat yang memicu diskusi soal literasi digital, kebebasan berekspresi, hingga pencegahan hoaks.
PKS melalui Mardani Ali Sera mendukung ide tersebut dengan catatan: pendekatan literasi dan kesadaran publik harus dikedepankan. Sementara itu, Gerindra menegaskan pembatasan ini bisa menekan keberadaan akun palsu.
Leave a Reply