KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Kuota Haji Era Yaqut
JOSS.CO.iD, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. Lembaga antirasuah itu menyebut adanya praktik pungutan untuk percepatan keberangkatan haji khusus dengan biaya yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per orang.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa sejumlah saksi telah dipanggil, termasuk dari kalangan pegawai Kementerian Agama (Kemenag) serta individu yang diketahui berafiliasi dengan organisasi keagamaan.
“Bahwa yang kami panggil itu adalah orang per orang, yang kami panggil itu orang per orang,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (18/9/2025).
Tambahan Kuota dan Potensi Kerugian Negara
Kasus ini bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu orang pada 2024. Kuota tersebut dibagi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Namun, distribusi tambahan kuota itu diduga tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara akibat praktik tersebut ditaksir lebih dari Rp1 triliun.
Saksi dari Ormas Keagamaan
Dalam kesempatan yang sama, Asep menegaskan kehadiran individu yang berstatus anggota organisasi keagamaan tidak bisa langsung diartikan sebagai keterlibatan institusi tertentu.
“Nah masalah dia, misalkan selain berdinas di kementerian agama, dia kemudian menjadi anggota salah satu organisasi keagamaan,” jelas Asep.
“Di samping menjadi pegawai di kementerian keagamaan, dia menjadi juga anggota. Tapi yang dipanggil itu adalah orang per orangnya,” sambungnya.
Keterlibatan Travel Haji
KPK menemukan adanya peran sejumlah biro perjalanan haji dalam distribusi kuota khusus. Asep menyebut biro-biro tersebut mengoordinasikan keberangkatan jamaah haji tambahan pada 2024.
“Dan yang terkait dengan masalah kuota haji ini adalah Kementerian Agama dengan para jamaah haji yang waktu itu berangkat di tengah-tengahnya ada travel,” ujarnya.
“Ada travel yang kemudian mengkoordinir pemberangkatan calon haji tersebut di tahun 2024,” tambahnya.
Biaya Percepatan
Dalam penyidikan, KPK mendapati adanya biaya percepatan bagi jamaah haji khusus yang ingin berangkat di tahun yang sama saat mendaftar. Biaya percepatan itu bervariasi antara 2.400 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp39,7 juta hingga Rp115,9 juta) per orang.
“Oknum dari Kemenag ini kemudian menyampaikan, ‘Ya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan.’ Nah, diberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu, 2.400 per kuota, 2.400 USD, seperti itu,” ungkap Asep.
“Kan range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 USD per kuota,” tambahnya.
Nama Khalid Basalamah Terseret
KPK juga menyebutkan nama penceramah Khalid Basalamah dalam keterangan pers. Asep mengatakan, Khalid sempat diminta menyerahkan sejumlah dana percepatan oleh oknum Kemenag. Dana itu dikumpulkan dari sekitar 122 calon jamaah.
Namun, Asep menegaskan proses hukum masih berjalan dan setiap keterangan saksi akan diverifikasi lebih lanjut.
Proses Berlanjut
KPK menyatakan bahwa penyelidikan akan terus diperluas untuk memastikan aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.
“Jadi ketika disangkut-pautkan misalkan dengan karena dipanggil tadi ada juga bekerja ‘oh ada kaitannya’ dengan organisasi itu. Itu tidak serta-merta demikian,” ujar Asep.
“Itu tidak serta-merta demikian,” imbuhnya.
Kasus kuota haji 2024 yang terjadi pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi sorotan publik. Dengan dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun dan adanya praktik pungutan hingga Rp115 juta per jamaah, KPK memastikan akan terus menelusuri pihak-pihak yang terlibat.
Leave a Reply