JOSS.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengenai pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.
“Benar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/9/2025), dikutip dari Antara.
Setyo menjelaskan, jumlah uang yang dikembalikan oleh Khalid Basalamah masih dalam proses verifikasi.
Sebelumnya, Khalid Basalamah yang juga menjabat Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), menceritakan pengalamannya sebagai saksi dalam kasus kuota haji tersebut melalui kanal YouTube Kasisolusi pada 13 September 2025.
Khalid menyebut dirinya bersama 122 jemaah Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk biaya penginapan dan transportasi di Arab Saudi. Namun, ia kemudian ditawari oleh Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, untuk menggunakan visa haji khusus dari tambahan 20.000 kuota Pemerintah Arab Saudi.
Tawaran itu disertai fasilitas maktab VIP yang dekat dengan jamarat. Menurut Khalid, setiap jemaah diminta membayar 4.500 dolar AS, ditambah 1.000 dolar AS untuk sebagian jemaah. Dana tersebut belakangan disebut sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas’ud.
Khalid mengatakan, setelah ibadah haji selesai, uang sebesar 4.500 dolar AS per jemaah dikembalikan. Ia mengaku kemudian menyerahkan dana tersebut kepada KPK sesuai permintaan lembaga antirasuah.
“Waktu KPK undang kami, kami datang. KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan. Kami sudah ikuti semua prosedur,” ujarnya.
KPK telah mengumumkan penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada 9 Agustus 2025. Sebelumnya, lembaga ini juga meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.
Dari penghitungan awal, KPK menyebut kerugian negara dalam kasus kuota haji ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Lembaga ini juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menag Yaqut.
Selain KPK, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, khususnya pembagian tambahan kuota 20.000 jemaah. Pansus menilai pembagian kuota yang dilakukan Kementerian Agama tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Leave a Reply