JOSS.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah mengantongi nama calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Kasus ini menyeret sejumlah pihak mulai dari pejabat Kementerian Agama (Kemenag) hingga level pucuk pimpinan yang disebut-sebut setingkat menteri.
“Calonnya ya ada,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Meski begitu, Asep belum merinci siapa saja sosok calon tersangka. Ia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat. Pokoknya dalam waktu dekat. Nanti dikabarkan ya. Pasti dikonperskan,” tegasnya.
KPK mengungkap adanya aliran dana mencurigakan dari pihak travel ke sejumlah pejabat di Kemenag. Dana itu diduga terkait pembagian tambahan kuota haji tahun 2024 sebesar 20 ribu, yang dialokasikan dengan pola 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.
Padahal, menurut Undang-Undang, kuota haji khusus hanya boleh 8 persen dari total kuota nasional. Perubahan komposisi pembagian inilah yang diduga menjadi celah praktik korupsi.
“Pembagian 50 persen, 50 persen itu tidak serta-merta, tapi ada komunikasi sejak awal antara asosiasi travel dengan oknum Kemenag,” jelas Asep.
Asep memberi isyarat bahwa pihak yang terlibat bukan hanya level menengah, melainkan pucuk pimpinan kementerian.
“Kalau di direktorat ujungnya direktur, di kedeputian ujungnya deputi, kalau kementerian ya menteri,” kata Asep.
Meski tidak menyebut nama, kasus ini terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama. KPK juga sudah mencegah Yaqut, eks Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz, serta bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur, bepergian ke luar negeri.
Menurut KPK, agen travel tidak akan mendapat kuota haji khusus tambahan bila tidak menyetor sejumlah uang ke oknum pejabat Kemenag.
“Kalau tidak diberikan, kuotanya bisa tidak kebagian. Itu bentuk kesewenang-wenangan,” kata Asep.
Ia juga menegaskan bahwa penerimaan gratifikasi tidak selalu langsung dilakukan pejabat terkait. Bisa saja melalui asisten atau orang dekat.
“Penerimaan bisa lewat asisten, tidak harus langsung. Itu bagian dari bukti yang akan kami dalami,” imbuhnya.
KPK menilai praktik ini merugikan jamaah haji reguler. Seharusnya, 18.400 kuota tambahan dikelola pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk subsidi. Namun, sebagian dialihkan ke jalur khusus lewat travel sehingga dana tidak masuk ke BPKH.
“Akibatnya, negara kehilangan potensi keuntungan yang mestinya dipakai untuk menutup subsidi jamaah haji reguler,” jelas Asep.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini sudah masuk tahap penyidikan. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.
Tiga orang dicegah ke luar negeri, namun KPK menegaskan langkah ini masih bagian dari proses pengumpulan bukti. Penetapan tersangka korupsi kuota haji 2024 akan segera diumumkan.
“Kami akan konperskan segera. Dalam waktu dekat,” tegas Asep sekali lagi.
Kasus ini menyita perhatian publik mengingat haji adalah ibadah penting yang sangat sensitif bagi umat Islam. Praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap jamaah.
Sejumlah organisasi masyarakat juga mendesak KPK untuk transparan dan tidak tebang pilih. Publik menanti apakah benar pejabat setingkat menteri akan ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 kini memasuki babak krusial. KPK sudah mengantongi nama calon tersangka dan berjanji segera mengumumkannya. Dugaan keterlibatan pejabat tinggi menambah bobot kasus ini.
Masyarakat menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan perkara yang menyangkut ibadah jutaan umat Islam Indonesia.
Leave a Reply