JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memberikan izin operasi kembali bagi Tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat. Keputusan ini diumumkan pada Selasa (9/9/2025) di Jakarta, setelah perusahaan sempat dihentikan operasionalnya pada Juni 2025 lalu.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa izin tersebut diberikan setelah melalui proses evaluasi panjang. Evaluasi itu melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Menurut Tri, salah satu pertimbangan penting adalah pencapaian peringkat PROPER Hijau yang diraih PT Gag Nikel. Peringkat ini menunjukkan perusahaan telah mematuhi tata kelola lingkungan serta aktif dalam pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” jelas Tri di Kantor Kementerian ESDM.
PT Gag Nikel merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag. KK tersebut pertama kali ditandatangani pada periode 1997–1998.
Pada tahun 2017, perusahaan resmi memperoleh izin operasi produksi setelah melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, pada Juni 2025, pemerintah sempat menghentikan sementara aktivitas perusahaan menyusul dugaan kerusakan ekosistem di sekitar lokasi tambang.
Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan adalah dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Pulau Gag, yang berada di Raja Ampat, dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Keputusan penghentian sementara PT Gag Nikel beberapa bulan lalu sempat menuai dukungan dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan. Namun, dengan adanya evaluasi dan bukti kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau untuk melanjutkan operasi.
Dalam proses evaluasi, beberapa aspek menjadi sorotan utama, antara lain:
- Kepatuhan Lingkungan – PT Gag Nikel terbukti memenuhi standar PROPER Hijau.
- Legalitas Operasi – Perusahaan telah mengantongi izin operasi dan AMDAL sejak 2017.
- Pemberdayaan Masyarakat – Adanya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial di sekitar wilayah tambang.
Hasil evaluasi inilah yang membuat pemerintah yakin untuk mengizinkan kembali aktivitas tambang di Pulau Gag.
Meski pemerintah telah mengeluarkan izin operasi, sejumlah pihak masih mempertanyakan dampak jangka panjang aktivitas tambang Nikel di Pulau Gag wilayah Raja Ampat. Aktivis lingkungan menekankan pentingnya pengawasan ketat agar ekosistem laut tidak terganggu.
Sementara itu, masyarakat lokal berharap kehadiran perusahaan bisa memberikan manfaat nyata, terutama dalam bentuk lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan program sosial.
Kementerian ESDM memastikan akan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap PT Gag Nikel. Selain itu, koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat agar operasi perusahaan tidak menimbulkan kerugian lingkungan maupun sosial.
Tri Winarno menegaskan bahwa izin ini bukan berarti perusahaan bebas beroperasi tanpa batas. PT Gag Nikel diwajibkan tetap melaporkan kegiatan dan dampak lingkungannya secara berkala.
Kembalinya izin operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag menjadi babak baru dalam industri tambang nikel di Indonesia. Dengan status PROPER Hijau dan komitmen terhadap lingkungan, perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan bisnis, masyarakat, dan ekosistem alam yang rapuh.
Leave a Reply