Jakarta, Joss.co.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengungkapkan tahun 2025 pihaknya menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Bimo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Anggaran sudah termasuk untuk menyiapkan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif, dengan skema kontraktor tahun jamak. Ditargetkan rampung akhir 2027 dan awal 2028,” ujar Bimo.
Menurut Bimo, anggaran Rp10 triliun pada 2025 menjadi tonggak penting dalam pembangunan tahap II IKN. Fokus utama diarahkan pada:
- Gedung legislatif sebagai pusat parlemen baru.
- Kawasan yudikatif untuk mendukung sistem peradilan.
- Ekosistem pendukung seperti akses jalan, energi, dan utilitas publik.
“Pembangunan ini bukan sekadar fisik, tapi juga menyiapkan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028,” tegasnya.
Dukungan anggaran tidak berhenti pada tahun 2025. OIKN juga sudah menyiapkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) 2026 sebesar Rp2,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proyek yang dimulai 2025.
Namun, Bimo mengakui kebutuhan anggaran 2026 jauh lebih besar, yakni Rp21,18 triliun. Dari jumlah itu, baru Rp6,2 triliun yang dialokasikan, sehingga menyisakan gap Rp14,92 triliun.
“Kami sudah mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sejak 14 Agustus 2025,” jelas Bimo.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi aktor utama pembangunan IKN periode 2022–2024. Namun, memasuki tahap II, tanggung jawab utama beralih ke OIKN.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyebut masih ada sejumlah proyek multi years contract (MYC) yang dikerjakan PUPR dan ditarget rampung paling lambat 2026.
“MYC belum selesai semuanya. Mudah-mudahan tahun ini, paling lambat 2026,” ujar Diana, Selasa (26/8/2025).
Salah satu proyek yang masih berlangsung adalah jalan tol penghubung kawasan IKN. Anggaran PUPR yang sempat terblokir Rp14 triliun kini kembali difokuskan agar proyek tuntas tepat waktu.
Pembangunan IKN Nusantara selalu menjadi sorotan publik, terutama terkait pembiayaan. Ada beberapa alasan kenapa anggaran ini jadi isu hangat:
- Besarnya nominal: Rp10 triliun di 2025 dan kebutuhan Rp21,18 triliun di 2026.
- Target ambisius: Menyelesaikan kawasan politik dan pemerintahan sebelum 2028.
- Perubahan peran: Dari PUPR ke OIKN, menandakan babak baru pembangunan.
- Skema multi years: Menuntut konsistensi anggaran lintas tahun.
Menurut pengamat kebijakan publik, kepastian alokasi anggaran sangat krusial untuk menjaga ritme pembangunan IKN yang digadang menjadi simbol peradaban baru Indonesia.
Dengan dukungan anggaran dan koordinasi antar kementerian, pembangunan IKN Nusantara diproyeksikan akan terus berjalan hingga 2028. Tantangan terbesar bukan hanya soal dana, tapi juga manajemen proyek, kualitas infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur.
Jika seluruh target tercapai, pada 2028 Indonesia akan memiliki pusat pemerintahan baru yang lebih modern, hijau, dan terintegrasi.
OIKN resmi menyiapkan Rp10 triliun anggaran 2025 untuk membangun kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem penunjang IKN. Dengan target rampung 2027–2028, pembangunan ini menjadi langkah strategis menuju ibu kota politik Indonesia.
Meski masih ada gap anggaran pada 2026, pemerintah optimistis melalui koordinasi lintas lembaga, Nusantara bisa terwujud sebagai ibu kota modern berkelas dunia.
Leave a Reply