JOSS.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan perubahan teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan pengadaan makanan langsung ke sekolah masing-masing, menyusul maraknya kasus keracunan yang belum teratasi.
Saat ini, pengadaan MBG berada di bawah BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Menurut Charles, rantai pasok yang panjang membuat makanan berisiko basi sebelum sampai ke siswa.
“Dengan anggaran yang ada, sekolah bisa diberi kewenangan mengadakan MBG. Metode prasmanan bisa menjadi opsi, sehingga makanan disajikan hangat dan segar,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (14/8).
Ia menambahkan, sekolah dapat melibatkan orang tua murid dalam proses memasak.
Charles menilai produksi massal oleh SPPG menjadi penyebab utama keracunan karena sulit mengontrol kualitas dan kebersihan makanan. Ia juga menyoroti kesiapan SPPG yang didirikan secara mendadak tanpa persiapan matang untuk produksi skala besar.
Ia menegaskan, pelaksanaan MBG harus melibatkan pemerintah daerah. BGN perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan pengawasan, sementara Dinas Kesehatan setempat bertanggung jawab memastikan kebersihan dapur.
Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp300 triliun untuk program MBG tahun 2026. Menurut Charles, pengadaan di sekolah akan mempersingkat rantai distribusi, menghemat anggaran, dan mengurangi biaya pengemasan.
“Dengan cara ini, risiko keracunan bisa ditekan, dan kualitas makanan lebih terjaga,” ujarnya.
Leave a Reply