‎Pemerintah Kebut Program Makan Bergizi Gratis dengan Aturan Baru, Targetkan 82,9 Juta Penerima

JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah sedang mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencapai target 82,9 juta penerima hingga akhir 2025. Untuk mendukung percepatan ini, pemerintah berencana menerbitkan regulasi baru dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

‎Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah kementerian dan lembaga guna menyempurnakan tata kelola program MBG.

‎Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, MenPANRB Rini Widyantini, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

‎”Rapat ini fokus menyempurnakan manajemen program agar lebih cepat dan efisien. Tujuannya jelas, bagaimana kita bisa segera menjangkau 82,9 juta penerima,” ujar Zulhas usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (9/5/2025).

‎Zulhas menegaskan bahwa penyusunan regulasi membutuhkan waktu dan komitmen tinggi. Ia bahkan mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian yang bersedia bekerja intensif, bahkan hingga menginap, demi merumuskan aturan tersebut.

‎“Tak cukup satu-dua jam. Konsinyering dua hingga tiga hari akan kita lakukan. Kita bahas tuntas mulai dari tata kelola, target penerima, hingga sistem pendataan agar program ini benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

‎Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menambahkan bahwa percepatan aturan dilakukan setelah evaluasi empat bulan pelaksanaan program MBG. Ia menyebut, meskipun awalnya sempat diragukan, program ini terbukti berjalan dan perlu dipacu lebih cepat.

‎“Awalnya banyak yang pesimis. Tapi setelah program jalan, justru perlu percepatan agar dampaknya maksimal,” kata Dadan.

‎Hingga kini, realisasi penerima MBG baru menyentuh angka 3,5 juta orang. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mencapai target 82,9 juta penerima sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian dan penyusunan regulasi dinilai menjadi langkah krusial dalam akselerasi program nasional ini.