JoSS, SINGAPURA – Singapura diguncang oleh skandal “hubungan yang tidak pantas” yang melibatkan dua anggota parlemen senior dari partai penguasa, Partai Aksi Rakyat (PAP). Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan pada Senin, 17 Juli 2023, bahwa ketua Tan Chuan-Jin dan anggota parlemen Cheng Li Hui telah mengundurkan diri untuk menegakkan standar PAP.
Kejadian ini merupakan hal jarang terjadi di Singapura, di mana PAP telah berkuasa sejak tahun 1959, sebelum negara tersebut merdeka pada tahun 1965.
Dalam pernyataannya dikutip dari Reuters, PM Lee menyebut perilaku pribadi Tan sebagai penyebab pengunduran dirinya, dan dia memahami keinginan Tan untuk menjauh dari dunia politik dan membantu menyembuhkan keluarganya.
Sementara itu, anggota parlemen Cheng, yang telah menjabat sejak 2015, tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar dan halaman Facebook-nya telah dihapus setelah pengumuman tersebut.
Baca Juga: Pemimpin Mayoritas Senat AS Usulkan Sanksi Baru kepada China Akibat Overdosis Fentanyl
Skandal ini datang setelah pergolakan politik yang disebabkan oleh penyelidikan korupsi tingkat tinggi terhadap menteri transportasi S Iswaran dan taipan hotel Ong Beng Seng. Keduanya ditangkap pekan lalu sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan, namun belum memberikan komentar mengenai penyelidikan tersebut.
Tidak hanya PAP, Partai Buruh (WP) oposisi juga tengah menyelidiki “hubungan yang tidak pantas” antara dua anggota seniornya setelah munculnya video online yang menunjukkan mereka berpegangan tangan di sebuah restoran. Baik PAP maupun WP menegaskan bahwa anggota mereka yang terlibat dalam perselingkuhan akan dipecat.
Skandal ini menjadi peristiwa yang tidak biasa bagi Singapura yang selama ini membanggakan diri sebagai negara bebas korupsi dan menjunjung tinggi standar moral politisi.
Menanggapi situasi ini, ilmuwan politik Chong Ja Ian dari National University of Singapore menyatakan bahwa perkembangan Senin adalah “masalah yang relatif dapat dikendalikan” yang tidak akan berdampak besar pada stabilitas politik Singapura. Namun, Chong juga menekankan perlunya transparansi yang lebih besar dalam sistem partai politik, baik yang berkuasa maupun oposisi.
PM Lee sendiri berencana untuk mencalonkan ketua baru pada tanggal 1 Agustus, namun dia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengadakan pemilihan umum dalam waktu dekat, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025. (lna)
Leave a Reply