JoSS, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan anggotanya untuk waspada terhadap potensi Kerusuhan yang mungkin terjadi menjelang Pemilu 2024.
Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan pidato dalam Upacara Wisuda Program Pendidikan Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada hari Rabu (21/6/2023).
Dalam sambutannya, Listyo mencatat adanya kerusuhan yang terjadi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah pengumuman hasil Pemilu 2019. Dia menjelaskan bahwa meskipun tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat itu tinggi, namun kerusuhan tetap terjadi di Bawaslu dan di depan gedung DPR/MPR.
Listyo mengungkapkan bahwa kemungkinan peristiwa serupa dapat terulang pada tahun depan jika tidak diantisipasi dengan baik. Dia menekankan pentingnya peran anggota Korps Bhayangkara sebagai sistem pendingin di masyarakat yang mulai memanas menjelang pesta demokrasi tersebut.
Baca Juga: Kapolri Geram, Oknum Polisi Tipu Tukang Bubur Rp310 Juta dengan Janji Lolos Rekrutmen Polri
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, kata Listyo, adalah dengan selalu mengimbau para calon pemimpin Indonesia untuk tidak mengorbankan rakyat demi mendapatkan suara. Dia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan persatuan di antara anggota polisi, meskipun perbedaan pendapat tetap ada.
Kerusuhan pemilu yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 merupakan contoh bentrokan antara massa dan aparat yang sangat mengkhawatirkan di beberapa lokasi di sekitar Sarinah, Tanah Abang, dan Sabang. Kekacauan tersebut adalah hasil kekecewaan sebagian kalangan terhadap hasil Pemilu 2019, dan lebih dari 400 orang ditangkap.
Kepolisian saat itu telah memberlakukan status siaga satu selama 21 hingga 25 Mei 2019 untuk menjaga keamanan setelah pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. Pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, setelah pasangan tersebut kalah dalam pemilihan melawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei di Jakarta mencoreng pelaksanaan pemilu yang sejak era reformasi tidak pernah mengalami bentrokan serupa. Baru pada Pemilu 2019 terjadi bentrokan yang berujung pada penangkapan ratusan orang dalam waktu hanya 2 hari.
Pemilu 2019 terdiri dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Meskipun begitu, perhatian publik lebih tertuju pada pilpres yang mempertemukan pasangan Jokowi-Ma’ruf versus Prabowo-Sandi.
Rivalitas pendukung kedua pasangan tersebut sangat kuat, baik dari kalangan elit maupun di tingkat masyarakat umum. Media sosial juga dipenuhi dengan isu politik dan seringkali muncul ujaran kebencian dari kedua belah pihak.
Tensi politik dalam Pilpres 2019 sangat tinggi, terutama saat ditemukan berbagai dugaan pelanggaran pemilu seperti pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung pasangan tertentu, ketidaknetralan aparat, dan penggunaan kepala daerah serta aparatur pemerintah desa untuk mendeklarasikan dukungan kepada peserta Pilpres 2019.
Dugaan pelanggaran tersebut dibesar-besarkan dengan narasi politik guna mempengaruhi emosi publik.
Pemilu 2019 juga meninggalkan luka karena menimbulkan korban di antara petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dengan 894 orang meninggal dunia dan 5.175 orang mengalami sakit.
Pemilihan presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD membuat petugas kelelahan. Pemilu 2019 memang berbeda dari pemilu sebelumnya, di mana pemilihan legislatif diadakan beberapa bulan sebelumnya. (lna)
Leave a Reply