JoSS, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, kembali meraih UHC (Universal Health Coverage) Award 2023 sebagai salah satu kota tertinggi dalam pencapaian dan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Penghargaan tahun ini merupakan yang ketujuh kalinya, secara berturut-turut Pemerintah Kota Semarang meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC).
UHC Award merupakan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95 persen dari total penduduk.
“Alhamdulilah, Kota Semarang menjadi salah satu yang tertinggi di dalam capaian UHC. Sampai dengan Maret ini, angkanya sudah mencapai 99,23 persen,” kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, dalam keterangan di Semarang, Selasa (14/3/2023).
Penyerahan penghargaan UHC Award berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wali kota perempuan pertama di Semarang itu.
Ita, sapaan akrab Hevearita berharap capaian cakupan kepesertaan program JKN-KIS bisa segera menyentuh angka 100 persen sehingga bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kota Semarang.
“Tentunya ini adalah komitmen dari Pemkot Semarang untuk mewujudkan bagaimana masyarakat diberi fasilitas kesehatan. Sehingga, pada tahun ini Pemkot Semarang menganggarkan sekitar Rp47 miliar, dan nanti (APBD) perubahan ditambah Rp14 miliar,” katanya.
Untuk mencapai cakupan kepesertaan JKN-KIS hingga 100 persen, Ita mengingatkan perlunya menyisihkan anggaran dari APBD Kota Semarang untuk tambahan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kita harapkan kalau kita mau 100 persen perlu menyisihkan lagi anggaran dari APBD untuk tambahan kerja sama dengan BPJS. Tapi, ini merupakan komitmen kita bersama. Kita berharap, tahun ini atau maksimal tahun depan 100 persen sudah bisa tercapai,” pungkasnya.
Pada tahun ini, pemerintah menyerahkan penghargaan UHC Award 2023 kepada 22 provinsi se-Indonesia, dan sebanyak 344 kabupaten/kota yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan Budi Ali Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moch Abdul Hakam mengatakan melalui jaminan kesehatan semesta yang diselenggarakan oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebanyak 99,23 persen atau 1.675.108 penduduk di Kota Semarang dapat mengakses pelayanan kesehatan.
Dia menyebut, salah satu faktor suatu kota dikatakan sejahtera masyarakatnya, pertama, angka kemiskinan turun, akses kesehatan sangat mudah di akses oleh masyarakat
“Harapan kami 0,8 persen penduduk yang belum terjamin ini dapat kita selesaikan di tahun 2023 ini. Menilik APBD, sektor kesehatan ini yang paling dipentingkan oleh pemerintah Kota Semarang,” ucap Hakam, kepada media.
Dengan kesehatan yang baik, lanjutnya, produktivitas masyarakatnya akan lebih baik pula. Jika masyarakatnya produktif, menurutnya, maka cita-cita mencapai kesejahteraan akan lebih mudah.
Hanya ia mengingatkan, adanya Program JKN ini bukan berarti seseorang harus sakit terlebih dahulu untuk dimanfaatkan.
Hakam berharap, masyarakat memiliki cara pandang lain. Bahwa Program JKN ini adalah program gotong royong, bagi yang sakit bisa memanfaatkan untuk berobat, sedangkan bagi masyarakat sehat dapat melakukan berbagai upaya promotif dan preventif.
Memang, lanjutnya, upaya promotif dan preventif, hasilnya, tidak dapat terlihat secara langsung angka penurunan penyakit, namun dalam jangka waktu menengah dapat merubah pola pikir masyarakat tentang kesehatan dan berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. (lna)
Leave a Reply