JoSS, JAKARTA – Kabar Gembira! Pemerintah memastikan bahwa tidak akan ada pengetatan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan tahun baru (Nataru). Namun, kewajiban vaksin booster akan diterapkan seperti halnya libur Idulfitri tahun ini.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menilai pelaksanaan mudik Idulfitri tahun ini bisa menjadi cerminan bagi pelaksanaan mudik pada Natal dan tahun baru di akhir tahun. Dia menilai selama masyarakat melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster, dan menerapkan protokol kesehatan, maka pengetatan mobilitas tidak diperlukan.
“Kami lihat di mudik Lebaran sebenarnya sudah tidak ada lagi pengetatan, tetapi tetap masyarakat diwajibkan untuk booster. Saat ini pun masih berlaku seperti itu,” ujar Adita di sela-sela Rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (24/11/2022).
Saat ini, apabila mengacu pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No.24/2022, syarat PCR dan antigen sudah tidak lagi diwajibkan. Gantinya, masyarakat wajib untuk melakukan booster sebagai syarat perjalanan.
Hal tersebut kemudian diterapkan pada aturan perjalanan yang diterbitkan oleh Kemenhub, baik pada jalur darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Tambahan Adita mengatakan pemerintah dan DPR bakal menggelar rapat pada awal bulan depan untuk membahas rencana pelaksanaan mudik Natal dan tahun baru.
“Tanggal 5 desember kami akan ada raker lagi dengan DPR untuk membahas rencana-rencana [libur] Natal dan tahun baru,” ujarnya, dilansir dari bisnis.com.
Sebelumnya, Kemenhub memperkirakan jumlah penumpang yang akan melakukan mobilitas pada periode Natal 2022 dan tahun baru 2023 sebanyak 60,6 juta. Volume yang diprediksi itu merupakan 22,4 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.
Perkiraan itu berasal dari survei pertama yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub. Survei menemukan sebanyak 12,3 persen dari potensi pergerakan masyarakat, atau sebanyak 7,5 juta orang, akan melakukan pergerakan dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Mereka diprediksi akan melakukan mobilitas untuk keperluan Natal dan tahun baru sekaligus melakukan aktivitas di daerah wisata.
Pemerintah diprediksi tidak akan melakukan pengendalian atau pembatasan mobilitas pada arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023. Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana menyebut prediksi itu berangkat dari kebijakan pemerintah pada pelaksanaan mudik Idulfitri tahun ini.
“Berkaca pada angkutan Lebaran kemarin ketika pemerintah memutuskan tidak ada lagi pelarangan atau pembatasan untuk mudik, maka dapat dipastikan saya yakin untuk Natal dan tahun baru ini pemerintah sepertinya tidak akan mengeluarkan pengaturan, pengendalian, ataupun pengetatan,” ujar Cucu pada Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat 2022, dikutip dari siaran langsung YouTube Ditjen Perhubungan Darat, Selasa (22/11/2022).
Menurut Cucu, perbedaan antara pengaturan mobilitas pada Idulfitri serta Natal dan tahun baru terletak pada rekayasa lalu lintas. Saat Idulfitri tahun ini, ketika mudik pertama kali diperbolehkan setelah dua tahun, skema rekayasa lalu lintas diumumkan jauh hari oleh pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, untuk Natal dan tahun baru, pemerintah belum akan mengumumkan skema rekayasa lalu lintas itu dalam waktu dekat. Kendati demikian, Cucu mengatakan arahan dan kebijakan mengenai pengaturan lalu lintas pada saat mudik Natal dan tahun baru akan segera diterbitkan tidak lama lagi. (lna)
Leave a Reply