Kesbangpol Jateng: Media Berperan Strategis Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih

Media Berperan Strategis Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih
Diskusi Menuju Pemilu 2024 yang Kondusif di Kantor Badan Kesbangpol Jl Ahmad Yani 160 Semarang Kamis (21/4/2022). (Foto: suaramerdeka.com)

JoSS, SEMARANG – Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin menyatakan, media atau pers memiliki peran penting dalam penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan pemilu, termasuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Dia berharap media massa menjadi bagian penting untuk menKesbangpolgawal Jawa Tengah dalam menjelang tahun politik baik dalam Pemilihan Presiden, Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah daerah di Jawa Tengah pda 2024 mendatang.

“Saya teringat sewaktu masih kecil di tanah kelahiran saya di kawasan Muna Sulawesi. Setiap ada pemilu warganya seperti kurang memahami jika sedang ada pesta demokrasi yang nilainya sangat penting. Mungkin karena waktu itu teknologi belum begitu maju dan belum banyak media yang memberitakan Pemilu hingga ke pelosok daerah,” kata Haerudin saat menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Menuju Pemilu 2024 yang Kondusif di Kantor Badan Kesbangpol Jl Ahmad Yani 160 Semarang Kamis (21/4/2022)

Baca juga: Pemprov Jateng Berharap HIMNI Dapat menjadi Partner Kerja Pemerintah dan Agen Persatuan Bangsa

Menurutnya, kisah tersebut menjadi contoh betapa perlunya informasi mengenai pemilu sampai di tingkat masyarakat paling bawah. Informasi menyeluruh mengenai tahapan, jadwal dan berbagai kegiatan yang menyertai rangkaian pesta demokrasi, sehingga pers memiliki peran penting dalam persoalan ini.

Narasumber lainnya yakni Dekan Fakultas Ekonomika Bisnis Undip Prof Dr Suharnomo mengakui, persoalan politik sangat mempengaruhi kondisi perekonomian baik di pusat maupun daerah. Apalagi pemilu 2024 dilakukan serentak, Pilpres, Pilgub dan Pilkada.

Untuk itu, lanjutnya pelaksanaan pemilu harus didukung supaya berjalan baik dan lancar. Peran media dalam mendukung pemilu yang kondusif yakni dengan memberitakan informasi yang benar, dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prof Suharnomo menyampaikan saat ini ada fenomena global yakni ditandai dengan adanya penolakan terhadap sumber-sumber resmi informasi.

“Sumber resmi informasi kalau disini bisa Kesbangpol, bisa kampus. Kenapa timbul penolakan itu, karena kadang kala sumber resmi itu lama sekali mengeluarkan rilisnya. Sedangkan masyarakat itu tidak mau menunggu ada informasi langsung ingin tahu soal apa, karena ketiadaan itu maka banyak orang yang bisa beropini dan menjadi pakar. Secara sosiologis, orang cenderung mencari berita yang sewarna atau yang pas dengan yang diinginkan,” ungkap Suharnomo yang juga Ketua ISEI Semarang.

“Oleh karena itu, kroscek dan mendengarkan ahli yang lain menjadi tidak valid. Karena yang ingin kita dengar ya yang sesuai dengan keyakinan kita,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jateng Dr Teguh Hadi Prayitno meski memiliki peran strategis dalam membantu negara namun tetap tidak boleh kehilangan fungsi pengawasan sosialnya.

Jurnalis butuh secara jujur memotret dan merekam kondisi di lapangan untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada publik, sehingga pers harus kritis tapi sifatnya konstruktif.

Baca Juga: Haerudin: Indeks Toleransi di Jateng Tinggi Namun Masih Harus Terus Diperjuangkan

Saya yakin media media massa, terutama teman teman wartawan televisi ini, sangat penting untuk mengawal Jawa Tengah, dalam konteks pemberitaan. Saya yakin nanti orang akan jenuh kepada media sosial dan akan kembali ke media mainstream.”

Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Fuad Hidayat, mengatakan  hasil survey BIN Jawa Tengah ini masuk zona merah untuk potensi radikalisme, data BIN mengungkapkan ada 218 eks narapidana terorisme (napiter) di Jateng, 83 masih aktif.

Kemudian menurut Kesbangpol ada 213 eks napiter, menurut Kodam ada 207 eks napiter Dan ini potensi yang sangat luar biasa, manakala ditarik isu SARA pada kondisi yang baik-baik saja menjelang kontestasi Pemilu kemudian politik identitasnya muncul.

“Anggaran untuk Pilgub itu luar biasa besar, KPU itu rekapnya hampir Rp2,4 triliun.”

Provinsi dan kabupaten/kota nanti akan sharing antara APBD Provinsi dengan APBD kabupaten/kota. Kita Sementara baru menabung di angka Rp900 miliar,” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*