JoSS, JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan sinyal tak ada penundaan rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro pada Januari ini. Hal itu merespon permintaan pedagang yang mau pindah namun setelah Lebaran atau Idulfitri 2022 Mei mendatang.
Sultan juga memastikan tahapan relokasi terus berlanjut. “Iya berlanjut. Enggak usah nunggu kuwi [sampai Lebaran], nunggu apa? Enggak usah,” katanya kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Kamis (6/1/2022).
Dilansir dari harianjogja.com, Pemda DIY telah menyiapkan dua lokasi anyar untuk ribuan PKL yang selama ini memenuhi jalur pedestrian Malioboro, yaitu di eks Gedung Bioskop Indra yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta di lahan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY yang sudah dibangun ratusan lapak.
Sebelumnya, Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto, berharap lapak pedagang dipindah ke eks Gedung Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra setelah Lebaran Idulfitri 2022.
“Paling tidak memberi kesempatan teman-teman untuk beraktivitas di sana, untuk menutupi keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Serta menyiapkan segala sesuatu, mental, dan sebagainya, karena akan menempati hal yang suasananya baru,” kata Rudiarto, Selasa (4/1/2022) lalu.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menjelaskan berdasarkan pendataan, saat ini ada sekitar 1.700 PKL Malioboro yang resmi terdaftar. PKL yang masuk dalam data tersebut akan dipindah ke dua lokasi tersebut.
Baca juga: Lapak Baru Relokasi PKL Malioboro Digratiskan, Pedagang Minta Pindahnya Setelah Lebaran
Menurutnya pemindahan PKL itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga mereka tidak dibebani biaya retribusi alias gratis.
“Relokasi ini untuk penataan di Malioboro yang konsekuensinya relokasi. Harapannya setelah relokasi, di sana tetap hidup, sehingga di sana pun tidak ada retribusi, tidak ada sewa, sementara seperti itu tetapi dinamikanya akan kami bahas lebih lanjut,” katanya.
“Jadi sementara gratis, [soal sampai kapan gratisnya], kami akan diskusikan,” katanya.
Pemda DIY memastikan penataan Malioboro yang saat ini sedang berjalan sepenuhnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih memuliakan Malioboro. Pemerintah menyiapkan berbagai program melalui lintas sektor untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL).
Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, menjelaskan tahapan penataan Malioboro saat ini masih terus berjalan mulai dari penataan parkir hingga bangunan fisik lain. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat sekaligus memuliakan Malioboro.
Penataan ini menjadi tanggung jawab banyak pihak karena Malioboro menjadi milik bersama, tidak hanya DIY tetapi juga secara nasional. Sehingga semua pihak mulai dari pemerintah, PKL hingga pemilik toko dan berbagai elemen masyarakat perlu terlibat di dalamnya.
“Muara besar dari penataan ini untuk memuliakan Malioboro, untuk kesejahteraan masyarakat. Kekuatan Malioboro mengarah pada berbagai hal sebenarnya dimiliki Malioboro,” katanya dalam diskusi Panggung Harjo bertajuk Tahun Baru, Malioboro Semangat Baru, Rabu (5/1/2021).
Dian menambahkan sistem kurasi diberlakukan terkait dengan atraksi apa saja yang bakal ditampilkan di Malioboro. Namun, ia memberikan gambaran harus mengedepankan kearifan lokal seperti kebiasaan di Malioboro serta image, citra, dan memori kolektif di jantung kota Jogja itu. Sistem ini diharapkan dapat menguatkan bahwa ke depan Malioboro serta masyarakat yang di dalamnya harus naik kelas.
Ia menyatakan dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan dapat dilihat secara perlahan perubahan Malioboro. Perubahan ini jangan dilihat secara fisik saja, tetapi juga terkait dengan sosial dan ekonomi warga di kawasan tersebut. (lna)
Leave a Reply