JoSS, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan rencana pemerintah melaksanakan program vaksin booster dengan skema berbayar pada tahun depan. Untuk vaksin berbayar di luar BPJS Kesehatan bertarif Rp100.000.
Dia menambahkan program vaksinasi booster ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Jokowi.
“Diskusi dengan presiden sudah diputuskan oleh beliau kalau kemungkinan yang akan dibayari negara adalah yang penerima bantuan iuran, sedangkan yang lain akan dimasukkan dengan skema umum,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).
Dia mengatakan vaksinasi booster akan diongkosi dari dua sumber. Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibayari negara. Kedua, untuk golongan masyarakat non PBI, biaya akan ditanggung oleh masyarakat sendiri.
Meski ada skema umum yang biayanya dibebankan ke masyarakat, Budi menjamin harga vaksin booster tidak akan mahal. Menurut perhitungan pemerintah, harga suntikan hanya akan berkisar antara US$7-US$8 sekali suntik.
“Artinya tidak sampai Rp100 ribu. Sekitar Rp100 ribuan dan bisa dilakukan yang bersangkutan,” katanya.
Baca juga: Luhut Sebut Perusahaan China Akan Produksi Vaksin Covid-19 Jenis MRNA di Indonesia
Ia mengatakan pemerintah akan melaksanakan program itu secara pelan pelan. “Sehingga masyarakat bisa memilih,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akses booster vaksin covid-19 untuk masyarakat umum akan dimulai tahun depan. “Untuk mereka yang akan melakukan boosting akan dibuka ruang tahun depan,” ujar Ani, sapaan akrabnya.
Pemerintah, lanjut dia, juga membuat ruang untuk program vaksin mandiri tahun depan. Artinya, masyarakat akan memiliki opsi vaksin berbayar mulai 2022.
Pun demikian, Ani memastikan pemerintah akan tetap mengalokasikan dana untuk menjalankan program vaksin gratis pada 2022 nanti. Jumlah alokasi dana untuk vaksin covid-19 sebesar Rp3 triliun tahun depan.
“Pemerintah menjamin untuk tetap menganggarkan pengadaan vaksin gratis, sehingga program vaksinasi akan tetap Rp3 triliun,” jelasnya seperti dilansir dari tempo.co.
Sementara, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp77 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster kesehatan tahun depan. Mayoritas dana atau sebesar Rp20 triliun digunakan untuk penanganan covid-19.
“Kalau nanti pasien menurun, angka ini tidak terealisasi, kami berharap seperti itu,” imbuhnya.
Ia menambahkan pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp6,5 triliun untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga dalam penanganan covid-19, khususnya jika timbul varian baru covid-19 selain delta.
“Antisipasi kalau sampai terjadi munculnya varian seperti delta, kami beri antisipasi belanja Rp6,5 triliun,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply