JoSS, JAKARTA – Industri jasa perhotelan dan restoran menjadi sektor yang dominan tergerus selama pandemi Covid-19. Mulai dari omset atau pendapatan yang terjun bebas bahkan nihil, hingga ketidakmampuan membayar pesangon untuk mem-PHK karyawan.
Hal itu diungkapkan Dewan Pertimbangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kosmian Pudjiadi dalam keterangan tertulisnya. Keterpurukan sektor hotel dan restoran akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus berlanjut.
“Pada bulan Juni 2019 sebelum pandemi, pemasukan rata-rata hotel sekitar Rp 3 miliar. Lalu pada bulan Juni 2021 sebesar Rp 1 miliar, hingga pada saat PPKM mencapai Rp 150 juta,” kata Kosmian, Kamis, (26/8/2021).
Tak hanya itu, dunia usaha seperti restoran dan mal menyusul nasib perhotelan. Menurutnya, restoran dan mal yang lebih terdampak, terlebih dengan adanya kebijakan PPKM. “Alasan mengapa belum banyak pegawai yang di-PHK adalah karena banyak perusahaan yang belum bisa atau tidak mampu membayar pesangon,” ungkap Kosmian.
Menurutnya, orang yang paling berjasa di tengah pandemi Covid-19ini adalah para ibu. Sebab, mereka berjasa dalam menghidupkan perekonomian dengan cara berjualan kecil-kecilan.
Baca juga: Pandemi Bikin Puluhan Ribu Anak Menjadi Yatim Piatu, Kemensos Optimalkan Reunifikasi
Kosmian juga membeberkan solusi untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah menghidupkan kembali sektor pariwisata.
Terdapat cara untuk menghidupkan sektor pariwisata, yaitu memberikan 5 persen dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk sektor pariwisata, menghindari PPKM ketat dan cukup hanya dengan protokol kesehatan, dan memberikan tax deductible. Tak hanya itu, menggratiskan tes PCR. “Menggratiskan PCR dapat menjadi salah satu cara untuk pemulihan ekonomi,” katanya.
Ia kemudian menyatakan bahwa salah satu untuk menghidupkan dunia pariwisata adalah dengan menghidupkan Bali kembali. Syarat menghidupkan Bali kembali seperti akses vaksinasi di Bali mudah terjangkau, stimulus dana bagi pelaku pariwisata Bali, dan subsidi biaya bandara supaya rendahnya harga tiket pesawat.
“Serta, memberikan syarat yang sama untuk wisatawan asing ataupun lokal dan tidak perlu adanya PPKM, cukup menerapkan protokol Kesehatan yang ketat,” katanya.
Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Muhamad Rifki Fadilah juga menyebutkan bawah dampak PPKM Darurat begitu signifikan khususnya terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Berdasarkan data Bank Mandiri Institute, PPKM darurat mengakibatkan penurunan mobilitas yang berdampak pada penurunan belanja 17,2 persen.
Selain itu, restoran dan hotel mengalami tekanan yang lebih tajam. Namun, sektor ritel dan supermarket relatif stabil. Kemudian, kelompok yang paling tertekan dari adanya PPKM darurat adalah rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah. (lna)
Leave a Reply