JoSS, MYANMAR – Pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mendeklarasikan dirinya sebagai perdana menteri dan akan memimpin negara di bawah keadaan darurat sampai pemilihan umum diadakan dalam waktu dua tahun.
Pengumuman itu merupakan perubahan dari pernyataan ketika militer menggulingkan Aung San Suu Kyi enam bulan lalu yang menyatakan akan segera menyerahkan kekuasaan dan menggelar pemilu.
“Kita harus menciptakan kondisi untuk mengadakan pemilihan umum multipartai yang bebas dan adil,” kata Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidato yang direkam di televisi tadi malam seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (2/8/2021).
Dia mengatakan persiapan harus dilakukan dan dirinya berjanji untuk menjamin keberhasilan pemilihan umum multipartai. Dia mengatakan keadaan darurat militer akan mencapai tujuannya pada Agustus 2023.
Sebagaimana dilansir dari bisnis.com, dalam pengumuman terpisah, pemerintah militer menyebut dirinya “pemerintah sementara” dan Min Aung Hlaing sebagai perdana menteri.
Pengumuman jenderal itu akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun, bukan satu tahun pertama sebagaimana diumumkan junta beberapa hari setelah kudeta.
Keadaan darurat diumumkan ketika pasukan bergerak melawan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, sebuah langkah yang menurut para jenderal diizinkan berdasarkan konstitusi 2008 yang dibuat oleh militer.
Militer mengklaim kemenangan pemilu itu dicapai melalui penipuan pemilih besar-besaran, tetapi tidak memberikan bukti yang kredibel. Pemerintah militer secara resmi membatalkan hasil pemilihan Selasa lalu dan menunjuk komisi pemilihan baru untuk memimpin pemilihan umum.
Pengambilalihan militer itu disambut dengan protes publik besar-besaran, yang mengakibatkan tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan yang secara rutin menembakkan peluru tajam ke kerumunan. Hingga kemarin sedikitnya 939 orang telah dibunuh oleh pihak berwenang sejak 1 Februari, menurut penghitungan yang disimpan oleh Asosiasi Bantuan independen untuk Tahanan Politik.
Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Sebut San Suu Kyi Sehat dan Sudah Berada Di Rumahnya
Korban juga meningkat di kalangan militer dan polisi ketika perlawanan bersenjata tumbuh di daerah perkotaan dan pedesaan. Sementara itu, Human Rights Watch mengatakan militer telah melakukan banyak pelanggaran terhadap warga sipil dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak kudeta.
“Kami telah melihat tindakan keras yang meluas di seluruh negeri yang tampak terkoordinasi dan sistematis,” kata Manny Maung, peneliti Myanmar untuk Human Rights Watch.
Sementara itu, penunjukan utusan khusus untuk masalah Myanmar menjadi isu yang paling alot dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Asean (AMM) pada Senin (2/8/2021).
Indonesia mendesak Asean memberikan keputusan yang tegas soal ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui implementasi 5 Poin Konsensus (5PCs) terkait Myanmar masih jalan di tempat sejak Asean Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April lalu.
“Saya secara terus terang menyampaikan sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5PCs,” katanya dalam konferensi pers virtual dari Washington DC pada Senin (2/8/2021) dini hari.
“Oleh karena itu sudah waktunya Asean mengambil keputusan yang decisive [tegas],” lanjutnya. Hal ini disampaikan usai Menlu Retno menghadiri AMM pada Senin. Pertemuan yang diagendakan hanya 2 jam, akhirnya berlangsung selama 5 jam.
Retno menegaskan bahwa tertundanya implementasi 5PCs tidak akan membawa kebaikan bagi Asean. “Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkret implementasi 5PCs, maka Indonesia mengusulkan bahwa isu mengenai tindak lanjut 5PCs ini dikembalikan ke para Pemimpin Asean,” ungkapnya.
Untuk itu, Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan Asean mengenai penunjukkan utusan khusus sehingga utusan khusus dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari Asean. (lna)
Leave a Reply