Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Muhadjir: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli

Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: kemenkopmk.go.id)
Mari berbagi

JoSS, JOGJA – Menko PMK Muhadjir Effendy mengabarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sebelumnya diberlakukan 3-20 Juli2021 akan diperpanjang hingga akhir Juli.

Kebijakan itu diputuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas), yang diikuti pula oleh Muhadjir secara virtual.

“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7).

Kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini memang terus meroket, demikian juga dengan jumah korban meninggal.  Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah tambahan pasien Covid-19 baru mencapai 54.000 kasus pada Jumat (16/7/2021).

Berdasarkan data terbaru Satgas Covid-19, kenaikan kasus positif tersebut menjadikan angka terkonfirmasi secara akumulasi mencapai 2.780.803 orang.

Adapun kasus kematian harian akibat virus Corona atau Covid-19 di Indonesia mencatatkan rekor pada, Jumat (16/7/2021). Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat kasus kematian akibat Covid-19 bertambah sebanyak 1.205 pada hari ini. Sehingga total kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 71.397 orang.

Pada hari ini, Satgas melaporkan penambahan kasus sembuh harian yakni 28.079 kasus. Dengan demikian, total pasien yang telah sembuh dari Covid-19 mencapai 2.204.491 per Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Jadi Episentrum Pandemi Covid-19 di Asia, Bantuan Internasional Mengalir ke Indonesia

Muhadjir mengabarkan dalam ratas itu Jokowi menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini penuh konsekuensi. Mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.

“Karena itu bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri, oleh pemerintah,” ujarnya. Ia berharap inisiatif masyarakat untuk saling bantu tetap terjaga. Termasuk mengharap adanya dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan lain sebagainya.

“Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan,” jelasnya dikutip dari CNNIndonesia.

Namun, Muhadjir meyakini, diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun PPKM ini tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Muhadjir percaya, apapun upaya dari pemerintah juga akan mubazir selama tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya.

“Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19,” tegasnya.

Muhadjir menerangkan meski tidak dideklarasikan oleh pemerintah, sebenarnya negara tengah  enghadapi situasi darurat. Negara tengah berhadapan dengan musuh tak kasat mata. “Dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatankan oleh Covid ini,” sebutnya.

Sebelumnya, Kamis (15/7), Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang ditugasi Jokowi mengawal PPKM Darurat Jawa Bali diminta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung dua pekan tersebut.

“Kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi. Saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang kita lakukan dengan data-data yang ada,” kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*