JoSS, TOKYO – Menteri Kehakiman Kamikawa Yoko memerintahkan para kepala biro intelijen keamanan publik di seluruh Jepang untuk mengumpulkan informasi guna mengantisipasi aksi terorisme dan serangan siber di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo yang akan belangsung dalam waktu dekat.
Peningkatan kewaspadaan tersebut menyusul bocornya 170 data pribadi milik manajemen keamanan penyelenggara acara tersebut.
Kamikawa Yoko menggelar pertemuan daring pada Senin (07/06/2021) menjelang pelaksanaan Olimpiade bulan depan. Dia juga mengatakan serangan teror terjadi di seluruh dunia dan doktrin serta klaim yang dibuat oleh kelompok teroris internasional telah menyebar secara online.
Dilansir dari bisnis.com, Kamikawa mengatakan aktivitas jahat di ruang siber juga mengandung ancaman serius. Dia menambahkan bahwa Jepang harus memperketat keamanan karena Olimpiade Tokyo akan digelar dalam waktu dekat.
Dia juga meminta para kepala biro intelijen daerah dan pejabat lainnya bekerja sama dengan organisasi terkait di Jepang dan luar negeri untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi.
Data Seperti diketahui, panitia penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo baru-baru ini mengalami kebocoran data lewat akses tidak sah ke alat berbagi informasi yang dikembangkan oleh Fujitsu.
Seperti dikutip dari Antara yang melansir Kyodo, Jumat (4/6/2021), informasi yang bocor tersebut termasuk nama, jabatan dan afiliasi para peserta dari sekitar 90 organisasi, termasuk badan penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade, kementerian, serta pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah tempat diselenggarakan pertandingan yang di dalamnya termasuk Tokyo dan Prefektur Fukushima, dan sponsor pertandingan.
Baca juga: Sebanyak 10 Ribu Relawan Mundur, Olimpiade Tokyo 2020 Tetap Digelar
Informasi pribadi bocor dari total sekitar 170 orang yang terlibat dalam manajemen keamanan. Ratusan orang ini telah berpartisipasi dalam latihan yang diselenggarakan oleh pusat keamanan siber nasional Jepang untuk bersiap menghadapi potensi serangan siber selama acara olahraga tersebut berlangsung.
Pernyataan bersama dari Fujitsu dan kementerian yang terkena dampak menyampaikan pada akhir Mei 2021, pelanggaran data telah ditemukan di lembaga Pemerintah Jepang, termasuk Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Presiden Fujitsu Takahito Tokita telah meminta maaf kepada Menteri Olimpiade Tamayo Marukawa atas pelanggaran data tersebut. Bulan lalu, Fujitsu menyatakan data beberapa klien korporatnya telah dikompromikan lewat akses tidak sah ke alat yang digunakan untuk berbagi informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan.
Sumber yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kebocoran data itu kemungkinan terjadi karena infeksi malware. Tapi, Fujitsu masih menyelidiki penyebab dan tingkat dampaknya.
Instansi pemerintah termasuk Kemenlu dan Kementerian Transportasi mengatakan setidaknya 76.000 alamat surat elektronik pejabat pemerintah dan pihak eksternal, seperti anggota panel, serta bahan studi tentang pembangunan pemerintahan digital telah mengalami kebocoran.
Dengan sekitar 50 hari menjelang dibukanya Olimpiade Tokyo, penyelenggara dan pemerintah setempat memang terus meningkatkan upaya untuk mencegah serangan siber mengganggu pertandingan.
Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber menolak berkomentar apakah informasi yang bocor itu terkait dengan pertandingan. Belum dikonfirmasi pula apakah ada gangguan operasi yang dialami organisasi manapun yang menjadi target serangan siber. (lna)
Leave a Reply