JoSS, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa persediaan oksigen untuk pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit se-Jateng dalam kondisi aman dan memadai.
“Kami mengantisipasi adanya cerita-cerita soal oksigen, saya tadi sudah panggil industri dan ‘suplier’, akan kami atur agar regulasinya tertata. Hal ini penting agar isu kemarin (pasokan oksigen menipis, red.) tidak ke mana-mana. Sebenarnya soal isu kekurangan oksigen kemarin itu, sudah saya telepon dan saya bereskan, tapi karena mungkin teman-teman panik, jadi sudah disebarkan ke mana-mana,” katanya di Semarang, Senin (21/6/2021)
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Lia Gardenia Partakusuma mengatakan pihaknya menerima laporan adanya kekurangan tabung oksigen untuk pasien positif virus corona (Covid-19) di Jawa Tengah.
Adapaun kondisi keterisian Rumah Sakit (RS) pasien Covid-19 di sejumlah wilayah nyaris penuh. Bahkan di sejumlah daerah, tingkat keterisian ada yang mencapai 100 persen.
“Saat ini kami mendapat laporan kekurangan tabung oksigen ini di Jawa Tengah. Mengenai oksigen ini (pernah) terjadi pada Desember-Januari di NTT saat oksigen tidak ada,” kata Lia dalam konferensi pers virtual, Minggu (20/6).
Lia meminta rumah sakit (RS) hingga dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota hingga provinsi mengatur distribusi tabung oksigen agar tak terjadi kekurangan di daerah lain.
Selain itu, kata Lia, distributor penyedia oksigen juga harus segera mengirim stok ke RS di setiap daerah untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19. Beberapa daerah juga didorong memproduksi oksigen sendiri jika memungkinkan.
Baca juga: Jateng Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Gubernur Instruksikan 13 Daerah Zona Merah Lockdown
“Kami mendorong distributor segera mengirimkan pada RS, kami juga mendorong agar provinsi bisa membuat upaya sendiri agar oksigen ini bisa dibuat di daerah,” ujarnya, seperti dilansir dari CNNIndonesia, Minggu (20/6/2021).
Pada rapat penanganan COVID-19 bersama bupati dan wali kota di Jateng yang berlangsung secara daring tersebut, Ganjar menyebut permintaan oksigen di Jateng masih cukup tertangani sebab stok dan suplainya cukup.
“Tapi tadi sudah diantisipasi, kalau memang agak tinggi permintaannya, akan diambilkan dari Jatim dan Jabar. Itu tidak sulit, tinggal ‘transporternya’ saja yang tadi harus dibahas. Jadi saya tadi hanya ingin memastikan itu,” ujarnya, dilansir dari Antara
Ke depan, pihaknya akan memperbaiki regulasi terkait penyediaan oksigen itu agar lebih tertata. “Nanti kami libatkan BUMD, harapannya bisa mengatur. Jadi, setiap rumah sakit nanti bisa lapor dalam satu titik sehingga betul-betul tidak kesulitan. Tadi sudah kami bahas dengan distributor dan sepakat,” katanya.
Ganjar mendapat laporan dari sejumlah rumah sakit yang sempat khawatir terkait dengan pasokan oksigen saat menggelar rapat bersama dan saat itu juga dirinya meminta Penjabat Sementara Sekda Jateng Prasetyo Aribowo untuk menghubungi perusahaan dan penyuplai oksigen di Jateng untuk ikut serta.
Perusahaan oksigen yang kemudian ikut bergabung dalam rapat adalah PT Samator, sedangkan penyuplai oksigen yang diajak rapat adalah dari Langgeng Gas.
Perwakilan PT Samator Julianto mengatakan permintaan oksigen saat ini memang meningkat, bahkan pada periode Januari-Juni 2021 tercatat sudah ada tujuh juta liter oksigen yang dipesan. “Permintaan memang tinggi, tapi kalau nanti kurang, kami akan ambil dari Jabar dan Jatim,” ujarnya. (lna)
Kalau soal atau kasus oksigen langka atau susah didapat untuk para penderita pasien covid 19 atau penyakit lainnya seperti asma, radang paru-paru,dll, obatlah, dll tiba-tiba ketika banyak dibutuhkan oleh orang banyak atau pasien penyakit tertentu lalu kemudian menjadi harganya mahal mah itu sudah biasa di NKRI, karena di NKRI serba aji mumpung para oknum-oknum pedagangnya, atau mumpung sedang banyak dibutuhkan rakyat atau penderita penyakit covid 19. Pertanyaannya adalah : Kenapa terus terjadi kasus demikian ? tentu saja jawabannya karena penegakan hukumnya lemah untuk kasus memahalkan atau menaikkan harga oksigen, obat, tes pcr, masker, dll, kepada para oknum pelaku penimbunan barang dan juga menaikkan harga barang-barang tertentu atau didalam hal ini oksigen, obat covid 19, dll, ini, sehingga masih saja sering terjadi kenaikan harga obat ataupun barang lain yang justru saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak rakyat. Apakah penegakan hukum yang serba lemah untuk kasus ini atau memahalkan atau menaikkan harga oksigen atau obat untuk penderita covid 19 dan penyakit lainnya disengaja atau tidak ? tentu saja inilah akar segala masalahnya yang terjadi di NKRI. Ingat bahwa pungli-pungli oleh para oknum aparat negara sampai saat ini masih banyak terjadi di seluruh wilayah NKRI, dan para aparat penegak hukumpun contohnya polisi, jaksa, hakim, KPK, sudah terbukti bisa disogok atau banyak oknumnya. Lalu bagaimana tidak lemah penegakan hukumnya ? dan bagaimana tidak terjadi lagi dan lagi untuk kasus kelangkaan dan mahalnya harga oksigen, obat, dllnya itu? Saya hanya bisa bilang atau mengatakan : inilah wajah NKRI yang sesungguhnya.
Benar itu apa semua yang dikatakan oleh Bapak Agustinus Slamet saya sangat setuju sekali, karena memang segala penegakan hukum di negara kita atau NKRI ini sedari pertama kali negara ini atau NKRI merdeka sampai sekarang masih saja tebang pilih atau pilh kasih atau tajamnya hanya kekalangan rakyat bawah saja, akan tetapi tumpul jika ke kalangan rakyat atas.
Jangan heran kita semua jika sudah banyak rakyat Indonesia yang kritik atau protes mengenai kinerja ataupun kebijakan dari Pemerintahan ” Presiden RI” Joko Widodo, contohnya adalah para Mahasiswa/wi BEM UI Jakarta yang mengkritik Jokowi dan mengatakan bahwa ” Presiden RI ” atau si Joko Widodo itu King of Lip Service atau kalau di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Raja Bohong, sedangkan dari kalangan Mahasiswa/wi BEM KM UNNES Semarang telah mengkritik “Ketua DPR RI” atau Ibu Puan Maharani sebagai Queen Of Ghosting atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Ratu Pemberi Harapan Palsu kepada rakyat Indonesia atau Ratu yang suka menggantungkan harapan palsu kepada rakyat Indonesia, dan “Wakil Presiden RI” atau KH Maruf Amin dikatakan sebagai King of Silent atau kalau ditejemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Raja Diam, karena berfungsi hanya sebagai ban serep si “Presiden RI” atau si Joko Widodo saja. Sedangkan kalau berpidato misalnya tentang 8623 tambang emas liar yg ada di NKRI itu hanyalah menjalankan skenario saja atau bermain sandiwara belaka.
Wajar saja jika para Mahasiswa/wi BEM KM UNNES Semarang mengatakan kalau si Wapres KH Maruf Amin itu King of Silent atau Rajanya diam, karena setelah dia atau si Wapres KH M aruf Amin itu mengatakan bahwa ada 8623 tambang liar di NKRI akan tetapi tidak di follow up atau dilanjutkan dengan menangkap dan memproses para pemilik tambang emas liar yang tidak pernah membayar pajak itu, padahal kita semuya tahu bahwa negara NKRI saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, dan dengan tidak membayar pajaknya pemilik ke 8623 tambang emas liar itu, maka tidak ada pemasukan uang pajak mereka ke kas negara NKRI. Kalau si Ketua DPR atau Ibu Puan Maharani itu dikritik sebagai Queen Of Ghosting atau pemberi harapan palsu kepada rakyat Indonesia itu karena, selama ini tentang UU KPK dan UU C ipta Kerja yang penuh kontroversi publik itu saja dan diprotes banyak rakyat Indonesia untuk di cabut, akan tetapi malah disetujui dan diberlakukan dengan begitu saja. Kalau masalah si IBAS atau EDY BASKORO YUDHOYONO mengatakan atau mengkritik bahwa NKRI adalah negara gagal didalam mengatasi penyebaran wabah virus covid 19 itu mah sudah diskenario belaka, masalahnya yang menyatakan itu sudah orang banyak di NKRI ini sebelum si Ibas atau Edy Baskoro Yudhoyono melakukannya, jadi dengan kata lain si Ibas itu hanya ikut-ikutan saja. Maklum mau ikutan capres atau cawapres di tahun 2024 nanti, jadi butuh perhatian dari publik, siapa tahu ada yang simpatik nantinya ?.
Memang benar apa yang dikatakan Bpk Agustinus slamet itu, bahwa siapapun yang bermain politik di NKRI ini sedari dulu atau sedar pertama kali negara ini merdeka di tahun 1945 rata-rata adalah iblis-iblis yang berpura-pura beragama belaka, atau mereka munafik dan juga jahat, atau tidak pernah ada oposisi sejati yang ikutan partai politik di NKRI ini, karena semua hanyalah bermain sandiwara politik kotor yang di skenario belaka. Kesimpulannya baik orang-orang partai politik pertahana maupun yang oposisi semua berteman dibelakang layarnya, dan jika didepan layar atau didepan publik mereka berpura-pura bermusuhan ataupun kompetisi. Sayangnya rakyat Indonesia sudah banyak yang tahu akan hal itu atau bermain sandiwara politik kotor para orang-orang partai politik, jadi sudah tidak percaya lagi sama mereka. Oh iya si Gibran Rakabuming atau Walikota Solo setelah di tes pcr di salah satu Rumah Sakit di Solo ternyata terkena virus covid 19, padahal si Gibran Rakabuming sudah di suntik vaksin covid 19. Memang akhirnya terbukti bahwa vaksin covid 19 merk sinovac dari negara China Tiongkok itu ternyata tidak manjur atau tidak membuat kebal orang yang telah disuntik vaksin covid 19 merk sinovac itu.
Makanya si iblis Gibran Rakabuming itu sempat lepas masker setelah disuntik vaksin covid 19 merk sinovac karena terlalu pede atau percaya diri, dan bahkan dia atau si Gibran Rakabuming itu mengaku kebal dari virus covid 19. Maklum saja dia atau si Gibran Rakabuming berperilaku iblis begitu, karena dia atau si Gibran Rakabuming itu memang iblis, begitupunj juga dengan rata-rata keluarganya.
Lihatlah akibat penerapan kebijakan pemerintah Pusat dan didaerah, mulai dari PSBB Ketat sampai dengan PPKM Ketat oleh “Pemerintah Presiden RI” atau si Joko Widodo dan juga para Gubernurnya, sudah banyak mulai dari pengusaha besar, menengah, dan juga kecil, serta wirausahawan UKM dan UMKM, semua menderita, karena terkena denda sampai dengan jutaan rupiah, dan juga usahanya ditutup atau ijin usahanya dicabut bagi para pengusaha yg katanya telah melanggar peraturan covid 19, akan tetapi lihatlah apa yg dilakukan para Kepala daerah sewaktu kampanye pemilu pilkada dulu, terutama anaknya si “Presiden RI” atau si Gibran Rakabuming dan menantunya si Boby Nasution yang terbukti telah melanggar protokol kesehatan atau membuat massanya sendiri berkerumun dan bahkan ada yang tidak memakai masker, akan tetapi hanya ditegur saja hukumannya, dan lihat lagi si Gubernur Jatim atau Ibu Khofifah Indar Parawangsa dan berbarengan dengan perayaan walikota jatim emil Dardak yang telah mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang penyanyi si Katon Bagaskara dari Kla Project,sehingga akhirnya tamu undangannya pada berkerumun, dan terbukti telah melanggar protokol kesehatan, akan tetapi tidak dihukum sebagaimana yg semestinya atau yg sepantasnya dan didenda, akan tetapi hanya juga di tegur belaka. Pilih kasihnya penegakan hukum di bidang menegakkan protokol kesehatan dan juga penegakan hukum di bidang lainnya, sudah menjelaskan betapa pilih kasihnya penegakan hukum di NKRI sedari pertama kali NKRI merdeka atau di tahun 1945 sampai dengan sekarang atau di tahun 2021 ini. Lalu coba lihat bagaimana ekonominya ? kurang lebih sama saja atau amburadul atau terpuruk,banyak Perusahaan yang tutup dan juga UMKM dijaman ini saja sudah kurang lebih ada 35.000 umkm, dan Koperasi sejak tahun 2016 sampai saat ini atau tahun 2021 sudah ada 80 ribu Koperasi lebih yang tutup. Karena terjadi banyak PHK disana-sini, dan akhirnya jumlah orang miskinpun juga ikut bertambah banyak, di daerah DKI Jakarta saja periode bulab September tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 angka kemiskinan naik dari 4, 69 persen menjadi 4,72 persen, angka 4,72 persen itu setara dengan 501.000 orang yang jatuh kedalam jurang kemiskinan. Kalau dihitung untuk seluruh rakyat di NKRI ini tentu saja ada kurang lebih 150 jutaan orang miskin baru di NKRI ini, untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan bidang-bidang bernegara lainnya selain penegakan hukum dan juga ekonomi, seperti contohnya dibidang pendidikan, politik, kemanan, dll ? tentu jawabannya kurang lebih sama saja carut-marut atau amburadulnya.
Benarkan apa yang pernah saya katakan dulu di forum ini bahwa kualitas Presiden RI hasil pemilu settingan atau jual beli jabatannya buruk ? saya bilang juga apa, padahal kekayaan alamnya nomor 1 di dunia lho NKRI itu, LHO KOK RAKYATNYA MASIH BANYAK YANG MISKIN ? BUKANKAH SUDAH 76 TAHUN NEGARA KITA ATAU NKRI INI MERDEKA?. Jadi kesimpulannya saya sangat setuju dengan semua apa yang dikatakan oleh Bapak Joko itu.