JoSS, SEMARANG – Ketua pansus Perubahan RPJMD Mohammad Saleh, ST, MEn mengatakan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov Jawa Tengah perlu belajar dari Jawa Timur khususnya soal capaian PAD dan Refocussing APBD dalam menatap masa depan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Dia menilai Pemprov Jawa Tengah masih terlalu pesimis dalam memasang prediksi pertumbuhan ekonomi, target indikator kinerja utama dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023.
Hal itu diungkapkan Politisi Partai Golkar ini usai melakukan studi banding dari pemprov DIY dan Pemprov Jatim dan Focus Grup Discussion berberapa waktu yang lalu.
“Pemprov Jateng masih terlalu pesimis, dan belum memaksimalkan potensi hadirnya Proyek Strategis Nasional di Jateng, sebagaimana diatur dalam Perpres 79 thn 2019. Berbeda dengan Pemprov Jatim yang berhasil menata ekonomi di era pandemi dengan capaian PAD (pendapatan asli daerah ) yg melebihi target, yakni dari Rp15 triliun menjadi Rp17 triliun di tahun 2020,” katanya, kepada JoSS.co.id.
Dia menuturkan keberadaan Perpres 80 tahun 2019 yang mengatur soal Proyek Strategis Nasional di Jawa timur benar-benar dimaksimalkan untuk mendongkrak perekonomian wilayah setempat.
Menurut Mohammad Saleh, ST, MEn yang juga ketua komisi A DPRD Propinsi Jawa Tengah tersebut potensi sangat jelas, munculnya perpres 79/2019 yang melahirkan Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Terpadu Brebes, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Perpres 109/2020 yang mendorong lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang tinggal bagaimana memanfaatkan.
Baca juga: DPRD Jateng Dorong Pemulihan Ekonomi Melalui Regulasi Pro-investasi
“Dilihat dari target yang dipasang belum tercermin optimisme, ribuan kendaraan proyek di Jateng tidak mampu diolah untuk menaikan pajak daerah, juga belum terlihat terobosan mengambil potensi pendapatan dari lahirnya kawasan industri ini bagi pemerintah,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, dalam perubahan target untuk indikator kemiskinan sampai 2023, dikoreksi dari 7,8 % naik 10,27 % , pengangguran terbukanya juga naik 5,67 %, serta pertumbuhan ekonomi dipasang turun dari 6.0% menjadi 5,29%.
“Pemerintah masih beralasan Covid 19 sebagai penyebabnya, padahal KSPN Borobudur terus berjalan, KI Kendal, KIT Batang sudah lari kencang, masak target 7% dari pemerintah pusat tidak berani kita pasang minimal mendekati, diangka 6,2% ?” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini tentu kontras dengan Jawa Timur yang mampu mengoptimalkan potensi perpres 80/2019 soal percepatan ekonomi di wilyah itu. Untuk itu, lajutnya perlu bagi Pemprov Jateng untuk melihat kembali semua indikator revisi RPJMD Jateng.
Mendasarkan pada Indikator sejumlah 1.128 indikator baik IKU Daerah (13 indikator), IKU OPD (154 indikator) dan Indikator Program (961 indikator) menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan baik dari indikator yang dihapus 316 Indikator, indikator baru 322 Indikator, perubahan target indikator 577 dan perubahan nomenklatur indikator 63 Indikator.
Maka indikator yang diubah target, maupun indikator yang dihapus dan indikator baru menunjukkan perubahan yang sangat signifikan yaitu indikator yang dirubah targetnya 557 indikator (49,37%), indikator yang dihapus 322 indikator (28,54%), indikator baru 322 indikator (28,54%).
“Jadi kami masih akan mengkaji perubahan-perubahan indikator tersebut sesuai dengan Permendagri atau tidak? Memenuhi syarat untuk perubahan perda RPJMD atau malah membuat baru perda RPJMD? Tentu kita harus optimis bukan pesimis. Kita niat bekerja atau pasrah terhadap keadaan?” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply