JoSS, SEMARANG – DPRD Jateng terus mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Legislator optimis melalui regulasi yang pro-investasi, provinsi ini dapat kembali bangkit.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama rombongan Komisi A, saat berkunjung ke Kabupaten Sleman, mengapresiasai dan sangat mendukung adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah ini.
Menurutnya, MPP ini merupakan wadah untuk memberi kemudahan fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat/ investor khususnya dalam hal perizinan agar investasi meningkat.
Hal itu diungkapkan politikus PKS itu dalam diskusi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Kamis (20/5/2021). Dalam diskusi itu, Quatly menanyakan beberapa hal terkait realisasi investasi pada 2020 lalu di Kabupaten Sleman, begitupula jumlah perizinan yang masuk pada 2021 ini.
“Terkait jumlah investasi, bagaimana realisasi investasi pada 2020 kemarin yang kita tahu tahun lalu merupakan tahun yang berat untuk semua sektor perekonomian. Bagaimana juga dengan target investasi tahun ini. Apa yang dilakukan DPMPPT Kabupaten Sleman untuk meningkatkan investasi,” katanya.
Kepala DPMPPT Kabupaten Sleman Retno Suciati menjelaskan pada 2020 lalu ada beberapa investor yang gulung tikar salah satunya Centro yang ada di Mall Ambarukmo Plaza dan Watson yang di Hartono Mall. Ada juga yang beralih kepemilikan. Namun, pihaknya merasa lambat laun investasi di Kabupaten Sleman akan mengalami perbaikan.
“Kami tetap berusaha untuk mempertahankan investor dengan adanya perda yang memberikan insentif dan kemudahan investor dalam berinvestasi di Sleman, salah satunya dengan kemudahan perizinan usaha. Saat ini, ada 36 izin sudah masuk di kami. Permohonan izin di Sleman saat ini sudah ada 60 tiap harinya. Saat pandemi kemarin turun hingga 70 persen. Target investasi kami Rp 10 triliun, kami berharap bisa terwujud pada tahun ini,” kata Retno, dilansir dari dprd.jatengprov.go.id.
Sementara itu, saat ini Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah berencana untuk merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Hal itu diperlukan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan investasi di wilayah ini.
Dalam audiensi dengan jajaran Bappeda Pemprov DI Yogyakarta, Pansus DPRD Jateng bersama pemprov Jateng fokus membahas masalah investasi dan pendapatan, guna mencari konsep percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Wakil Ketua Pansus Hadi Santoso mengemukakan, perlu mencari konsep guna menarik investasi. Tercatat lebih dari Rp 150 triliun nilai investasi yang terdiri dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri yang tersebar di Jawa Tengah khususnya di Kawasan Industri Terpadu Batang ( KITB ) maupun Kawasan Industri Kendal ( KIK).
Baca juga: DPRD Jateng Gagas Raperda Inisiatif Tentang Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura
“Kami menyambut baik besarnya investasi di Jawa Tengah. Sugeng rawuh para investor, Pemda bersama DPRD sedang melakukan perubahan RPJMD guna menyinergiskan semua kebutuhan pembangunan di Jawa Tengah,” ungkapnya saat bersama Ketua Pansus Muhamad Saleh memimpin pertemuan.
Dalam kesempatan turut dihadiri Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo, serta Pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua Sukirman, Ferry Wawan Cahyono dan Heri Pudyatmoko.
Menurut Politisi PKS tersebut dampak dari Peraturan Presiden 79/2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peraturan Presiden No 109 / 2020 tentang Proyek Strategis Nasional, yang berakibat lahirnya Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, KSPN Borobudur dan Kawasan Industri Terpadu Batang harus diikuti dengan penyesuaian kebijakan infrasatruktur pendukung, penyiapan dan rehabilitasi lahan serta dukungan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah.
“Kebangkitan ekonomi pasca pandemi di depan mata, segala aturan pendukung harus segera disiapkan, jangan sampai regulasi menjadi penghambat, dan juga jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton,” jelasnya.
Hadi menjelaskan bahwa revisi Perda 5 tahun 2018 tentu juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pasca Covid-19 ini yang menyebabkan kenaikan kemiskinan sebsar 11,9%, pertumbuhan ekonomi minus 0,8 %, pengangguran terbuka sebsar 5,67%, lebih dari 65 ribu pekerja terdampak baik di PHK ataupun dirumahkan.
“Di satu sisi kondisi pasca pandemi perlu perhatian. Di sisi lain optimisme kebangkitan ekonomi terlihat jelas, revisi RPJMD ini harus membawa aura optimis, karena optimis dalam memprediksi bagian dari doa,” lanjutnya.
Hadi memberikan gambaran revisi yang akan dilakukan selain terkait penyiapan menyambut percepatan ekonomi juga soal besaran potensi pendapatan, prioritas anggaran, target serta sasaran pembangunan tahun 2022 dan 2023.
Pun dengan semangat enterprenuer government, lanjutnya akan didorong agar pendapatan sektor nonpajak meningkat, serta prioritas menekan angka kemiskinan dan pengangguran harus muncul dalam revisi RPJMD ini. (ADV)
Leave a Reply