JoSS, MYANMAR – Komisi pemilihan umum di bawah otoritas junta militer Myanmar telah membubarkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang di pimpinan Aung San Suu Kyi. DIketahui Suu Kyi kini tengah dalam tahanan akibat kudeta militer 1 Februari lalu.
Dikutip dari Media lokal Myanmar Now, seorang komisioner KPU Myanmar, melaporkan junta militer membubarkan NLD lantaran dianggap melakukan penipuan pada pemilihan umum 2020 lalu.
Myanmar Now memaparkan pembubaran NLD itu diputuskan saat KPU bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik.
Myanmar Now melaporkan hampir seluruh petinggi partai politik besar di Myanmar menyatakan tidak hadir dan memboikot pertemuan yang berlangsung pada Jumat (21/5) tersebut. Pertemuan KPU Myanmar dengan para petinggi partai politik ini merupakan yang kedua kalinya sejak kudeta berlangsung pada 1 Februari lalu.
Pertemuan pertama berlangsung pada akhir Februari dan dihadiri oleh sekitar 53 partai politik. Dari puluhan parpol tersebut hanya 10 partai yang memenangkan kursi dalam pemilihan umum November 2020.
Sampai saat ini sebagian besar petinggi NLD masih ditahan junta militer bersama dengan Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar, dan ribuan aktivis serta politikus lainnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi, meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak junta militer Myanmar supaya menjalankan usulan dari Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), guna mengakhiri krisis politik pasca kudeta.
Baca juga: Hindari Serangan Militer, Ribuan Warga Myanmar Kabur ke Thailand Seberangi Sungai Salween
“Saya meminta kepada DK dan Majelis Umum PBB memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan ASEAN dan menggunakan pengaruhnya pada pihak terkait di Myanmar agar menerima fasilitas ASEAN dalam penyelesaian masalah di Myanmar,” kata Retno dalam jumpa pers virtual, Jumat (21/5).
Retno menyampaikan hal setelah menghadiri debat khusus PBB pada Kamis (20/5) di New York, Amerika Serikat.
Dia menyatakan Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB memuji langkah Indonesia dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar.
“Presiden Majelis Umum dan Presiden DK PBB juga menyatakan dukungan kepada ASEAN termasuk pelaksanaan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting yang diselenggarakan di Jakarta bulan lalu,” ujar Retno.
Lima konsensus dari hasil KTT ASEAN yakni; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar. (lna)
Leave a Reply