Sanksi Kudeta Militer, AS Bekukan Dana Pemerintah Myanmar Senilai US$1 Miliar

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, MYANMAR – Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada Myanmar berupa pembekuan aset senilai US$1 miliar sebagai buntut dari kudeta militer. Dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS dibekukan untuk mencegah para jenderal mengakses.

“Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi pada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta keluarga dekat mereka,” ucap Biden, Rabu (10/2) seperti dikutip dari AFP.

Biden juga mendesak militer Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Mynt. “Militer harus melepaskan kekuasaan,” katanya.  Militer Myanmar Tatmadaw telah menyatakan status darurat selama setahun.

Dengan status darurat diumumkan, Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta oleh militer Myanmar dilakukan setelah Tatmadaw menolak mengakui hasil pemilu 8 November lalu karena dinilai curang.

Militer menuding ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu kemarin dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi. Dilansir dari CNNIndonesia, kudeta tersebut telah memicu gelombang unjuk rasa di penjuru Myanmar.

Baca juga: Usai Mengkudeta Pemimpin Sipil, Panglima Militer Myanmar Aung Hlaing Minta Bantuan PM Thailand

Demonstran antikudeta turun ke jalan selama lima hari. Aksi ini disebut akan terus berlangsung meski satu orang wanita tertembak dan kritis.

Biden mengatakan AS bersiap melakukan tindakan tambahan dan bakal bekerja sama dengan negara lain untuk menekan militer Myanmar.

AS menargetkan pemimpin tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing, otak di balik kudeta. Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah diberi sanksi oleh AS pada 2019 atas tindakannya pada Muslim Rohingya.

AS juga kemungkinan menargetkan dua perusahaan konglomerat, Myanmar Economic Holdings Limited and Myanmar Economic Corp, perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Pemerintahan Biden dilaporkan sudah membentuk respons internasional untuk krisis Myanmar. Termasuk juga bekerja sama dengan sekutu di Asia yang punya kedekatan dengan militer Myanmar. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*