JoSS, JAKARTA – Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengatakan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko bertujuan merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat untuk maju sebagai calon presiden 2024.
“Berdasarkan laporan dari seorang kader senior Partai Demokrat yang diminta bertemu langsung, KSP Moeldoko menyampaikan bahwa tujuan pengambilalihan posisi Ketum PD yang hendak dilakukan adalah untuk dijadikan jalan atau kendaraan bagi KSP Moeldoko maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” kata Rachland, Senin 1/2/2021).
Dilansir dari Tempo.co, Rachland mengatakan, para pimpinan dan kader partainya di pusat maupun daerah melaporkan adanya manuver politik yang dilakukan sejumlah kader dan eks kader, bersama pihak luar partai.
Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader aktif (J), 1 anggota PD tidak aktif (sudah 6 tahun) (M), 1 eks kader yang sudah lama (9 tahun yang lalu) meninggalkan partai karena menjalani hukuman akibat korupsi (N), dan 1 eks kader yang telah meninggalkan partai 3 tahun yang lalu (D). Sedangkan yang non kader partai adalah Moeldoko.
Pimpinan dan kader partai yang melapor, kata Rachland, mengaku dihubungi dan diajak melakukan pengambilalihan Ketua Umum Partai Demokrat. Ajak dan permintaan dukungan untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung.
“Dalam komunikasi mereka, setelah menurunkan dan mengganti kami dari posisi Ketum Partai Demokrat yang telah dikukuhkan oleh negara, selanjutnya mereka diminta untuk mendukung dan mengangkat KSP Moeldoko menjadi Ketum PD yang baru,” ujar Rachland.
Baca juga: Giring Maju Calon Presiden 2024, Apa Modalnya?
Adapun konsep dan rencana untuk mengganti paksa AHY, Rachland menyebutkan bahwa pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemilik suara yang mesti diajak dan dipengaruhi untuk mengadakan kongres luar biasa (KLB).
“Para pemegang suara tersebut, intinya para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat, dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya (money politics),” kata dia.
Terkait hal itu, Moeldokomembantah tudingan bahwa dirinya menjadi bagian dari upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Ia mengatakan selama ini, yang ia lakukan adalah menerima kunjungan sejumlah orang saja.
Kunjungan sejumlah orang ini, kata Moeldoko, adalah hal yang biasa. Terlebih, ia menyebut statusnya sebagai jenderal TNI yang merupakan mantan Panglima TNI.
“Secara bergelombang mereka dateng, ya kita terima. Konteksnya apa saya juga gak ngerti. Dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian,” kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin (1/2/2021).
Moeldoko tak menyebut persis siapa yang datang padanya. Meski begitu, ia menyiratkan mereka yang datang terkait dengan Partai Demokrat. Ia menyebut dalam kunjungan itu mereka curhat terkait situasi yang mereka hadapi di partai.
Ia pun membantah tegas bahwa hal ini terkait dengan Istana, khususnya Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan hal ini tak berhubungan dengan Jokowi sama sekali.
“Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali. Gak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” kata Moeldoko. (lna)
Leave a Reply