JoSS, MYANMAR – Akun resmi Facebook milik partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) pada Senin (1/2) menerbitkan pernyataan atas nama pemimpin Aung San Suu Kyi yang menyebutkan bahwa masyarakat harus melakukan protes dan melawan kudeta militer.
Sebelumnya Militer Myanmar atau Tatmadaw mengumumkan status keadaan darurat selama setahun pada Senin (1/2/2021). Hal ini disampaikan stasiun televisi milik militer usai penangkapan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.
Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Mynt, serta sejumlah tokoh senior dari Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) juga ditangkap dalam penggerebekan Senin (1/2/2021) pagi.
Peristiwa ini berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat antara militer dan pemerintah sipil dalam beberapa hari terakhir. Isu kudeta yang dikabarkan akan dilakukan militer mencuat setelah mereka menuding ada kecurangan dalam pemilihan umum.
Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
NDL mengatakan pernyataan dari Suu Kyi yang diunggah di laman Facebook yang biasanya digunakan oleh partai selama kampanye pemilu, ditulis sebelum kudeta pada Senin terjadi. Reuters belum dapat menghubungi pejabat partai NLD untuk dimintai komentar.
Suu Kyi tidak terlihat di hadapan publik sejak ditangkap dalam penggerebekan pada Senin dini hari bersama sejumlah tokoh dan aktivis partai penting lainnya.
Baca juga: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap, Myanmar Umumkan Status Keadaan Darurat
“Aksi militer merupakan tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran,” bunyi pernyataan tersebut, yang menerakan nama Pemimpin Suu Kyi tanpa disertai tanda tangannya.
“Saya meminta masyarakat untuk tidak menerima ini, untuk bertindak dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta militer,” seperti dilansir dari Antara.
Pernyataan itu dikeluarkan oleh pimpinan partai Win Htein, yang dalam catatan tulisan tangan di bagian bawah menekankan bahwa pernyataan itu asli sekaligus mencerminkan permintaan Suu Kyi. “Saya bersumpah bahwa permintaan untuk rakyat ini adalah pernyataan asli dari Aung San Suu Kyi,” tulis Win Htein, yang tidak dapat dihubungi oleh Reuters.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras penahanan Aung San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik Myanmar lainnya, dan “mendesak pihak militer untuk menghormati kehendak rakyat Myanmar”, demikian dinyatakan juru bicara.
“Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Minggu (31/1) waktu New York, AS, atau Senin waktu Myanmar.
“Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar, dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.”
Singapura menanggapi kejadian ini dengan menyatakan kepedulian besar dan meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.
“Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai,” kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel. (lna)
Leave a Reply