JoSS, MYANMAR – Militer Myanmar atau Tatmadaw mengumumkan status keadaan darurat selama setahun. Hal ini disampaikan stasiun televisi milik militer usai penangkapan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.
Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Mynt, serta sejumlah tokoh senior dari Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) juga ditangkap dalam penggerebekan pagi ini.
Peristiwa ini berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat antara militer dan pemerintah sipil dalam beberapa hari terakhir. Isu kudeta yang dikabarkan akan dilakukan militer mencuat setelah mereka menuding ada kecurangan dalam pemilihan umum.
“Militer mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing serta memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun,” menurut pernyataan di stasiun televisi milik militer seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin, (1/2/2021).
Menurut Myawaddy TV, militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan pemerintah sipil gagal menindaklanjuti klaim kecurangan pemilihan umum serta tidak menunda pemilu Myanmar meski ada pandemi virus corona.
Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw tidak dapat dihubungi dan TV pemerintah mati beberapa jam sebelum parlemen seharusnya rapat pertama kalinya sejak kemenangan pemilihan umum NLD pada November kemarin.
Sejumlah penduduk mengatakan tentara telah menduduki balai kota di kota utama Yangon. Selain itu jaringan internet dan telepon terganggu. Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.
Baca juga: Boris Johnson Luncurkan Koalisi Adaptasi dan Ketahanan Hadapi Perubahan Iklim
Penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer Myanmar yang menimbulkan kekhawatiran akan kudeta setelah pemilihan.
Juru bicara Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah dibawa pada dini hari. “Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya, Senin (1/2/2021).
Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan, mengatakan salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai.
Ketegangan antara militer dan pemerintah dimulai menjelang pemilihan umum November. Saat itu militer mengeluh tentang Komisi Pemilihan Umum (UEC) yang dianggap memiliki manajemen buruk dalam persiapan pemungutan suara dan meragukan apakah pemilu akan berjalan bebas dan adil.
Dilansir dari Tempo.co, setelah NLD, partai Aung San Suu Kyi, menang telak dalam pemilihan umum, militer menyerukan penyelidikan terhadap proses pemungutan suara karena partai oposisi, USDP, menuding ada kecurangan. Namun militer dan USDP mengeluh bahwa seruan mereka itu tidak didengarkan.
Sejak itu militer telah kerap mempublikasikan serangkaian bukti kecurangan pemilu. Hingga kini militer klaim menemukan 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih. Namun bukti itu dibantah oleh UEC.
Ketegangan kian meningkat setelah juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta militer jika permintaan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu tidak dipenuhi. (lna)
Leave a Reply