Di Forum PBB, Menlu RI Minta Pendistribusian Vaksin Covid-19 Harus Adil

Foto: kemlu.go.id
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta PBB agar bisa memastikan distribusi vaksin virus corona untuk semua pihak.

Menurut Retno, banyak negara khususnya negara berkembang, memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin. Untuk itu, PBB diharapkan membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas SDM (sumber daya manusia).

“Ditemukannya vaksin bukanlah akhir dari tantangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribukan dengan adil bagi semua,” kata Retno Marsudi pada Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB, soal Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan secara virtual dari New York 3 dan 4 Desember 2020 waktu AS.

Dilansir dari tempo.co, seruan yang sama disampaikan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir. Menurut Bozkir, pihaknya memahami bahwa dunia sangat mengharapkan kepemimpinan PBB dalam penanganan krisis ini (Covid-19). Dengan begitu, PBB harus tampil ke depan, mengambil langkah nyata, dan meningkatkan kepercayaan dunia.

Baca juga: Sabar, Vaksin Covid-19 Yang Baru Tiba di Indonesia Bukan Untuk Peserta Mandiri

Dalam kesempatan ini, Menlu Retno juga utarakan 3 hal yang perlu dilakukan oleh dunia internasional. Pertama, menterjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata.

Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara. Sebab saat ini, terdapat kesenjangan infrastruktur kesehatan antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini tentu perlu ditangani, diantaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerjasama industri.

Ketiga, terus memperkuat tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia punya untuk mengkordinasikan upaya melawan pandemi. Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO.

Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Pool akses terhadap teknologi, Tools accelerator, dan COVAX facility harus menjadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang.

Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi. Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator Resolusi pertama PBB mengenai penananganan Covid-19 dan Resolusi 74/270 “Solidaritas Global untuk Memerangi Covid-19″ yang disahkan secara aklamasi 2 April 2020. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*