JoSS, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terlihat mendatangi lokasi demo unjuk rasa massa Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (10/11).
Tiba di lokasi aksi, Risma dengan didampingi jajaran Pemkot Surabaya langsung membelah kerumunan massa. Dengan menenteng karung, ia kemudian memunguti botol dan sampah yang berserakan.
Kemunculan Risma yang tiba-tiba itu kemudian membuat fokus massa aksi yang semula memperhatikan jalannya orasi dan demonstrasi terpecah.
Terdengar salah seorang peserta aksi buruh, kemudian meneriaki Risma. Ia meminta agar orang nomor satu di Surabaya tersebut memerhatikan nasib warganya yang terancam.
“Nasib warga Surabaya terancam dengan Omnibus Law, mana suaramu,” ujar salah seorang massa aksi saat Risma melintasinya.
Mendengar hal itu Risma dan jajarannya sempat mendatangi demonstran tersebut. Namun, Risma tak mengatakan sepatah kata pun kepada peserta demonstrasi tersebut.
Baca juga: Sah! Pemerintah Tetapkan Upah Minimum 2021 Tidak Naik
Tak sampai di situ, teriakan seorang buruh kemudian memicu ratusan massa aksi bersama-sama melontarkan pekikan seruan tolak Omnibus Law UU Ciptaker.
“Tolak, tolak, tolak Omnibus Law! Tolak, tolak, tolak Omnibus Law!” teriak massa di saat Risma berada di sana.
Tak berapa lama, terlihat Risma menjauh dari kerumunan massa. Ia terlihat sempat bertemu dengan dua orang massa aksi yang mengeluhkan tentang omnibus law UU Ciptaker. Perempuan yang juga Ketua DPP PDIP itu mengaku telah menyampaikan aspirasi para buruh dengan mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Aku wes berjuang, ngirim surat tekan endi-endi, takonono pemimpinmu [Saya sudah berjuang mengirimkan surat ke mana-mana, tanya pemimpinmu],” kata Risma, dilansir dari CNNIndonesia.
Sebagai informasi diketahui, Risma memang telah mengirimkan surat kepada Jokowi untuk meninjau ulang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Surat bernomor 560/9002/436.7/2020 itu dikirim pada 5 Oktober ke Jokowi. Dalam surat itu, Risma menyampaikan aspirasi dari para pekerja dan buruh tentang pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Ia pun meminta Jokowi untuk mempertimbangkannya.
Saat dikonfirmasi, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara membenarkan keaslian surat untuk Jokowi tersebut. Surat itu memang sudah dikirim sebelum UU Cipta Kerja disepakati dalam Rapat Paripurna DPR pada sore, 5 Oktober 2020.
Massa yang menolak omnibus law terdiri dari buruh, tani dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur. (lna)
Leave a Reply