JoSS, SOLO – Kota Solo meraih peringkat pertama sebagai kota terinovatif se-Indonesia. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Solo mengalahkan Semarang diposisi ke-dua dan Cimahi yang menduduki peringkat ketiga.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Solo, Tulus Widajat, mengatakan penilaian penghargaan itu dengan mengukur indeks daya saing daerah (IDSD) inventor.
Penilaian juga meliputi lembaga litbang maupun pemerintah daerah melalui pengukuran empat aspek, 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator. “Ini adalah langkah Kemenristek/BRIN setiap tahunnya mulai tahun 2018 sampai sekarang,” katanya seperti dilansir dari Solopos.com.
Berdasarkan hasil pengukuran IDSD oleh Kemenristek/BRIN, pada 15 Oktober 2020 ada tindak lanjut dalam bentuk paparan oleh kepala daerah. Paparan itu dengan kolaborasi ABGC, yakni akademisi, bisnis, government, komunitas, dan media, dalam rangka crosscheck data pendukung dan indikator yang sudah diunggah.
“Hasil crosscheck, Kota Solo mendapat nilai tertinggi pada ekosistem inovasi. Hal ini didukung dengan adanya kesiapan teknologi, baik infrastruktur maupun suprastruktur, dukungan inkubator bisnis dan teknologi. Juga keberadaan startup dan para inventor serta kreator yang selalu hadir memberikan solusi masalah Pemkot,” ucap Tulus.
Baca juga: Dukung Piala Dunia U-20 Stadion Mini di Solo Mulai Dibangun, Ini Fasilitasnya
Penghargaan diserahkan pada 10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kemenristek/BRIN juga memberikan anugerah kepada pemerintah daerah inovatif dalam kategori provinsi, kabupaten, dan kota.
“Untuk kategori Kota Inovatif, Solo menempati peringkat pertama, kemudian Kota Semarang pada peringkat kedua, dan Kota Cimahi pada peringkat ketiga,” katanya.
Tulus mengatakan berdasarkan hasil analisis indeks daya saing, setiap indikator sudah memenuhi level indikator yang baik. Hanya perlu peningkatan menjadi lebih baik lagi, khususnya pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengukuran kinerja ini melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Juga mengoptimalkan peran serta lembaga keuangan bukan bank dalam mendukung bisnis UMKM.
“Tapi, ada beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian kita semua. Terutama kuantitas hilirisasi dan komersialisasi hasil inovasi harus kita dorong lebih keras. Hal itu supaya masyarakat bisa menikmati nilai manfaatnya secara lebih luas. Sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (lna)
Leave a Reply