JoSS, SEMARANG – Sejumlah aliansi buruh dan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang melakukan demo di depan kantor Gubernuran jalan Pahlawan Semarang. Aksi penolakan terhadap pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini diwarnai aksi dorong hingga merobohkan pagar kantor DPRD Jateng.
Sebelumnya, Narahubung aksi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Ignatius Rhadite mengatakan pukul 10.00 WIB massa buruh akan bergabung dari daerah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan melakukan aksi di Jalan Pahlawan Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jateng dan DPRD Jateng.
“Titik kumpul di pos 4 Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, titik aksi di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah,” kata Rhadite lewat pesan singkat, Rabu (7/10/2020).
Dilansir ari detik.com, untuk peserta aksi ia menyebutkan dari berbagai elemen dan yang pasti adalah dari buruh. Data awal yang masuk ada sekitar 400 orang yang akan ikut.
“Belum semua organ mengirimkan estimasi massanya. Tapi sejauh ini yang sudah list sekitar 400 orang mas,” jelasnya.
Ia menjelaskan aksi dilakukan karena munculnya kebijakan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan rakyat seperti UU KPK, UU Minerba, dan UU Pertanahan, dan Omnibus law UU Cipta Kerja.
“Yang terbaru yakni telah disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja Menjadi UU oleh DPR RI. Padahal apabila dilihat ke belakang, Omnibus Law Cipta Kerja ini mengalami gelombang penolakan yang sangat besar di kalangan rakyat sipil karena cacatnya aspek formil maupun materiil yang terkandung di dalamnya,” jelas Rhadite.
Baca juga: Pakar Hukum UGM: Judicial Review Omnibus Law Cipta Kerja Harus Dilakukan, Ini Alasannya
Untuk diketahui, RUU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna oleh DPR RI pada Senin (5/10). Gelombang penolakan teris bergejolak termasuk akan dilakukannya upaya judicial review.
Aksi massa buruh dan mahasiswa berkumpul terlebih dahulu di Pintu IV Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sekitar pukul 10.00 WIB itu membuat arus lalu lintas lumpuh.
“Kita pusatkan dulu di Pelabuhan, ini sudah mulai ramai kita akan jalan dan aksi di depan Gubernuran”, kata salah satu Koordinator massa buruh, Zainudin di lokasi, Rabu (7/10), dilansir dari CNNIndonesia.com.
Sementara itu, suasana penjagaan ketat terlihat di Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Ratusan personil aparat termasuk Brimob telah bersiaga.
Beberapa mobil rantis pun dikerahkan, termasuk water canon yang biasa digunakan untuk membubarkan massa.
“Kami amankan penuh jalannya aksi. Kami berharap pendemo bisa juga mematuhi protokol kesehatan dan pastinya tidak anarkis. Jangan merusak fasilitas umum, jangan melempari petugas”, ungkap Kapolrestabed Semarang Kombes Auliansyah Lubis yang terjun langsung ikut mengamankan di Kantor Gubernur Jateng.
Gelombang aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah. Umumnya, aksi unjuk rasa digalang oleh mahasiswa dan elemen buruh.
Mereka kecewa dengan sikap DPR dan pemerintah yang mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Buruh yakin peraturan tersebut cenderung menguntungkan pengusaha ketimbang hak-hak pekerja.
Unjuk rasa dilakukan di Bandung, Lampung, Palembang, Surabaya, Bekasi dan beberapa daerah lainnya. Aksi unjuk rasa akan terus dilakukan hingga 8 Oktober dan bisa terus dilakukan jika massa masih belum puas dengan sikap DPR dan pemerintah. (lna)
Leave a Reply