JoSS, SEMARANG – Pusat Kajian Halal Universtias Diponegoro Semarang mendorong para pelaku industri hotel dan restaurant lebih agresif meningkatkan pengelolaan produk halal. Hal ini untuk menyiapkan diri pelaku industri dalam menggarap pariwisata halal di Tanah Air.
Diketahui, pemerintah tengah gencar mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal yang diharapkan dapat menopang perekonomian Indonesia, mengingat potensi pasar pada segmen ini sangat besar.
Dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia, Kemenparekraf menyusun Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024 yang diyakini bahwa kekuatan pariwisata halal Indonesia terletak pada kesiapan destinasi untuk menjadi tujuan kunjungan wisatawan global.
Prof. Dr. Widayat, S.T., M.T, Ketua Pusat Kajian Halal Universitas Diponegoro mengatakan restaurant atau rumah makan dan perhotelan merupakan pendukung utama industri pariwisata. Untuk itu, dalam membangun pariwisata halal, harus dimulai dari poses pengolahan produk halal itu di restaurant dan perhotelan.
“Penyediaan produk halal ini untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumen dalam menjalankan keyakinannya. Jadi konsumen tidak perlu was-was saat mengkonsumsi makanan dan minuman yang disajikan,” katanya dalam Seminar Daring Berseri “Menuju Pengelolaan Restaurant dan Rumah Makan yang Sehat, Higienis dan Halal” pada Kamis, (6/8).
Dalam kesempatan yang sama, Ir. Heru Isnawan, MM, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, Jawa Tengah mengatakan asosiasi telah memberikan sosialisasi kepada anggotanya sejak 5-6 tahun yang lalu bahwa pariwisata halal ini memiliki potensi bisnis yang besar.
Baca juga: Menteri ATR Ajak Undip Bantu Perbaiki Kualitas Rancangan Tata Ruang
Bahkan beberapa pelaku usaha restaurant dari non-Muslim antusias untuk menanyakan bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
“Ini perlu dipahamkan sebagai ekstended service. Saya sering menyampaikan ke teman-teman pengusaha, produk halal ini ada segmennya. Kenapa orang-orang Timur Tengah itu tidak terlalu mau ke Indoensia, karena mereka menilai pelaku pariwisata di Indonesia tidak terlalu peduli dengan kebutuhan mereka. Padahal kalau kita mau melihat, yang dari Midle East ini yang paling banyak belanja konsumsinya, dibanding dari negara lain,” ujarnya saat menyampaikan materi “Persiapan PHRI Jawa Tengah dalam Mendukung Implementasi UU Jaminan Produk Halal & Kota Wisata”.
Dia menambahkan penamaan label halal saat ini sudah berevolusi, mulai dari produk Syar’i hingga Muslim Friendly. Hal itu, lanjutnya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat serta menghindarkan dari kesan eksklusif. Pasalnya di beberapa daerah implementasi produk halal ini masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena dianggap sebagai sekat antarmasyarakat.
“Padahal, kalau kita berbicara halal bukan hanya masalah agama melainkan pemenuhan kebutuhan konsumen dalam rangkaian bisnis pariwisata. Ada memang konsumen yang benar-benar membutuhkan produk halal ini, dan segmen ini yang harus kita garap,” katanya.
Menjadi pembicara lain dalam seminar ini adalah, Dr. Sunarno, S.Si., M.Si dari Pusat Kajian Halal Universitas Diponegoro yang membagikan prosedur “Sertifikasi Halal bagi Rumah Makan dan Restoran”. Dia mengatakan sertifikasi halal bagi reataurant ini bertujuan memberikan kenyamanan dan kepastian ketersediaan produk halala bagi masyarakat. Selain itu juga memberikan nilai tambah bagi penyedia produk halal.
Sementara itu, Ir. Nanung Danar Dono, S.Pt., MP., Ph.D. dari Pusat Kajian Halal UGM memberikan materi terkait “Memilih Daging yang Halal dan Sehat”. Adapun Chef R. Muhammad Suherman Praktisi dan Penggiat Kuliner Halal serta konsultan industri halal, ketua industri shef halal Indonesia memaparkan materi terkait “Cara Mengolah atau Memasak Makanan yang Halal dan Sehat”. (lna)
Leave a Reply