Bentuk Konsorsium, PT KIW Genjot Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang

Direktur Utama PT KIW, Rachmadi Nugroho | Foto: Istimewa
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Tiga perusahaan BUMN masing-masing PT Kawasan Industri Wijayakusuma  (KIW), PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Perkebunan Negara (PTPN) IX membentuk konsorsium berkolaborasi gune percepatan pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Direktur Utama PT KIW, Rachmadi Nugroho menyatakan langkah itu guna menindaklanjuti keinginan Kepala Negara, agar dapat menarik investasi dari 119 perusahaan yang berencana merelokasi pabrik dari China

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah pada  Selasa (30/6), Rachmadi menegaskan pihaknya terus melakukan persiapan agar ada percepatan sehingga pembangunan segera terealisasi.

“Saat ini progress-nya pembentukan konsorsium pengelola kawasan industri. Masih awal sekali,” jelas mantan  Direktur Utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) ini.

Dia menambahkan untuk menarik investor menanamkan investasinya, paling tidak ada tiga komponen yang harus diperhatian. “Yaitu pertama, harga lahan yang murah atau kompetitif, kedua, perijinan yang sepat, murah mudah dan pasti, ketiga, pelayanan yang prima,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Genjot Realisasi Kawasan Industri Terpadu Batang, Target Rampung 2024

Rachmadi menuturkan rapat koordinasi dilakukan secara marathon setiap minggu baik tiga pilar utama, PTPN IX, PT PP dan PT KIW, ditambah stakeholder yang lain sebagai supporting seperti jajaran Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementrian BUMN, PUPR, Perindustrian, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Bina Marga, Pelindo, PLN, Pertamina, KAI, Pemprov Jateng dan Pemkab Batang.

“Bagi-bagi tugas, Kemen PUPR dan Bina Marga berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses ke kawasan industri. Exit tol yang ada tersedia berjarak 16 Km menuju kawasan industri. Untuk urusan listrik menjadi tanggung jawab PLN,” tuturnya.

Menurutnya guna menarik investor, pemerintah harus menjamin harga daya listrik di dalam kawasan tidak lebih mahal dibanding dengan harga daya diluar kawasan. “Pasokan gas menjadi tanggung jawab Pertamina. Air bersih dan air baku menjadi urusan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR,” jelasnya.

Gerak cepat juga dibutuhkan oleh Kementrian Perhubungan sebagai regulator untuk menugaskan PT KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api dengan focus Stasiun Plabuan adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Ketanggan, Gringsing, Batang.

“Tidak hanya merevitalisasi Stasiun Plabuan, termasuk mempersiapkan dryport. Kementrian Perhubungan juga menugaskan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT Pelindo untuk merevitalisasi pelabuhan tua Batang. Ini sejalan dengan gagasan Menteri Erick Thohir  menarik Investasi Jepang dan AS, bakal sulap pelabuhan peninggalan Belanda terkoneksi dengan Kawasan Industri Batang,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*