COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

132.816

135.123

2%

Kasus Baru

2.098

2.307

10%

Update: 14 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Waktu Pengajuan Keringanan PBB di Jogja Diperpanjang

Ilustrasi | Foto: jogja.tribunnews.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Kabar gembira bagi masyarakat Jogja. Di tengah pendemi Covid-19, Pemkot Jogja resmi memperpanjang waktu pengajuan keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga akhir Agustus mendatang.

Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menjelaskan kebijakan tersebut mengingat proses pengajuan hingga persetujuan membutuhkan waktu yang lama. “Diperpanjang sampai Agustus karena memang proses pengajuan permohonan perlu waktu, proses untuk memberikan persetujuan juga butuh waktu,” katanya Rabu (1/7).

Dijelaskan Heroe, masa pengajuan keringanan PBB sejatinya selesai pada akhir Juni. Namun berdasarkan pertimbangan waktu pemrosesan keringanan tadi batas waktu pengajuan keringanan diperpanjang hingga akhir Agustus.

Heroe mengimbau kepada warga yang mengalami kenaikan wajib PBB, lantas ingin mengajukan keringanan diminta untuk segera memproses permohonan keringanan.

Pasalnya proses permohonan keringanan masuk hingga disetujui perli waktu, sehingga Heroe meminta warga yang ingin mengajukan permohonan segera mengurus dokumen pengajuan keringanan agar bisa segera diproses.

Dikutip dari Harianjogja.com, Heroe menyebutkan jumlah pengajuan keringanan yang masuk pada tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Heroe menambahkan perpanjangan waktu diperpanjang karena prosesnya yang belum selesai. Total ada 95.000 wajib pajak yang di Kota Jogja.

“Yang sudah melakukan pembayaran sekitar 16.000, yang [mengajukan] keringanan masih banyak masuk,” ujarnya.

Baca juga: Kementerian Perhubungan Tegaskan Belum Berencana Atur Pajak Sepeda

Heroe mengatakan, pada dasarnya pengajuan keringanan PBB di waktu normal (tanpa pandemi) terbilang banyak. “Cuma karena kemarin ada kenaikan yang agak tinggi, banyak yang mengajukan, kalau sebelum pandemi atau setelah pandemi rata-rata kenaikan yang biasa,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jogja, Wasesa menyebutkan hingga 30 Juni 2020 ada 8.459 wajib pajak. Sementara yang sudah melakukan pembayaran pajak sebanyak 22.738 wajib pajak dengan nominal Rp19,4 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja, Nugroho Nurcahyo mengatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi menyangkut besaran nilai PBB 2020 agar sama dengan nilai PBB 2019. “Salah satunya dengan memberikan keringanan maksimal sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Hal itu berpedoman pada Peraturan Walikota Jogjakarta No. 96 Tahun 2019 pada 16 Huruf D, keringanan pajak paling tinggi bisa mencapai 100% dari PBB-P2 yang tertuang dalam objek pajak terkena bencana alam atau sebab yang luar biasa.

“Namun saat ini belum ada tindak lanjut dari Walikota, sehingga proses keringanan sampai bulan Agustus cukup baik, sambil menunggu adanya kebijakan baru dari Pemkot Jogja,” imbuhnya.

Menurut data Nugroho, saat ini realisasi penerimaan PBB hingga 30 Juni 2020 sebesar 22.738 wajib pajak atau bila dipersentasekan setara dengan 23 persen. Jumlah tersebut bernilai Rp19,4 miliar atau setara dengan 21 persen. “Perkembangannya ya sudah cukup baik terkait penerimaan [PBB],” katanya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*