Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

59.394

60.695

3%

Kasus Baru

1.624

1.301

-20%

Update: 3 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Kementerian Perhubungan Tegaskan Belum Berencana Atur Pajak Sepeda

Ilustrasi | Foto: linisiar.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan belum berencana untuk membuat peraturan terkait pajak bagi sepeda yang kini tengah booming digunakan masyarakat sebagai alternatif transportasi pribadi di tengah masa pandemi Covid-19.

Pernyataan itu muncul terkait isu pemerintah bakal menerapkan pajak bagi sepeda, seperti yang pernah diberlakukan di beberapa decade lalu di Tanah Air.

Kepastian dari Kemenhub itu diungkapkan oleh Juru Bicara kementerian itu, Adita Irawati. “Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” kata Adita dalam keteranyannga.

Adita menegaskan, pihaknya memang sedang menyiapkan regulasi untuk kegiatan bersepeda. Namun, regulasi itu menitikberatkan kepada dukungan terhadap keselamatan para pesepeda.

“Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujar Adita.

Baca juga: Siap-Siap, 1 Juli Iuran BPJS Kesehatan Bagi Peserta Mandiri Naik Lagi

Menurut Adita, regulasi yang mengatur keselamatan pesepeda itu akan dikeluarkan mengingat meningkatnya pengguna sepeda. Sesuai undang-undang, sama seperti pejalan kaki keselamatan pesepeda juga harus diutamakan.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita, seperti dikutip dari Detik.com.

Adita menyampaikan bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ujarnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*