JoSS, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis perekonomian Indonesia pada Juni ini mengalami titik balik perbaikan usai dihantam badai covid-19. Hal itu didorong oleh upaya serta kinerja pemerintah dalam percepatan ekonomi nasional.
Airlangga menyatakan hal itu saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang digelar secara virtual pada Selasa (23/6).
Dia mengakui, dalam 3 bulan terakhir semua indikator ekonomi Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi virus corona. Mulai dari sektor retail, penjualan kendaraan bermotor, industri manufaktur, dan pertanian.
“Seiring dengan kesungguhan pemerintah memitigasi dan menyiapkan solusi penyelamatan ekonomi di masa pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia akan segera menemukan titik balik. Setelah 3 bulan semua indikator ekonomi turun drastis, mulai bulan ini (Juni) ada tendensi naik,” katanya.
Airlangga menuturkan dampak dari padnemi tersebut, dilihat dari kenaikan inflasi dan penurunan Consumer Confidence indeks. Akibatnya angka pengangguran meningkat juga. Data Kemenaker menunjukkan pengangguran baru mencapai 1,7 juta.
Selain itu, diperkirakan ada sekitar 1,2 juta penganggur baru yang belum terverifikasi, sehingga jumlahnya mencapai 3 juta orang yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi covid-19. Padahal, sebelum pandemi Covid-19 menghantam Indonesia, ada 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan.
Untuk itulah, pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan dibidang kesehatan dan anggarannya, pihaknya pun akan terus mengeluarkan berbagai paket kebijakan baru.
Baca juga: Devisit APBN Akibat Pandemi Covid-19 Bakal Jadi Beban Pemerintah Hingga 10 Tahun ke Depan
Mulai dari Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Exit Strategy berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru hingga Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.
“Pemerintah buat program padat karya dan memberikan pinjaman ke pemerintah daerah, insentif perumahan, cadangan DAK dan cadangan perluasan dengan anggaran mencapai Rp106,11 Triliun” tuturnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan pemerintah sangat konsern terhadap penyelamatan UMKM di tanah air. “Jadi pajaknya dibayar oleh pemerintah, diberi subsidi bunga, pinjaman untuk modal, penempatan dana untuk restrukturisasi dan kebijakan lain. Total anggarn untuk UMKM sebesar Rp123,46 Triliun,” katanya.
Langkah lainnya, dijelaskan Airlangga, adalah serangkaian insentif usaha yang akan digelontorkan pemerintah dengan anggaran mencapai Rp120,61 Triliun.
Anggaran itu akumulasi dari insentif untuk PPh 21 DTP sebesar Rp39,66 Triliun, pembebasan PPh 22 Impor sebesar Rp12,75 Triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp14,4 Triliun, Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,8 Triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp20 Triliun dan stimulus lainnya sebesar Rp26 Triliun.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 Triliun dan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun.
“Sehingga total biaya penangan covid-19 yang disiapkan pemerintah sebesar Rp695,2 Triliun. Untuk mewujudkan semua ini butuh kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan tatanan pola hidup baru,” pungkasnya. (lna)
Leave a Reply