JMSI Kaji Keabsahan Hukum Munas Virtual Organisasi Pers

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Organisasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengkaji keabsahan hukum dilaksanakannya musyawarah nasional (Munas) secara virtual, dan memastikan bahwa Munas I JMSI yang dijawalkan dilaksanakan Bulan Juni 2020 tetap diselenggarakan.

“Karena kondisi wabah Covid-19 yang kita semua terkena akibatnya, kami tengah mengkaji keabsahan hukum dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan Munas secara virtual. Kami akan ke Dewan Pers dan Kemenkumham untuk mengetahui keabsahan hukumnya,” kata Plt Ketua Umum Pengurus Pusat JMSI, Mahmud Marhaba didampingi Plt Sekjen JMSI, Rahiman Dani, Senin (4/5/2020).

Diharapkan dari hasil konsultasi dengan Dewan Pers dan Kemenkumham, akan diperoleh arahan bagaimana sebuah Munas secara virtual harus digelar dan diakui keabsahannya. Ini penting karena sampai saat ini belum ada satu organisasi pun di Indonesia yang menggelar Munas atau Kongres secara virtual dan diakui keabsahannya. “Kami akan mengkaji dan mencoba mewujudkannya,” tutur Mahmud.

Mengenai langkah konsultasi dengan Dewan Pers, harus dilakukan karena JMSI adalah organisasi media siber yang tunduk dan mengikuti tata aturan Pers Indonesia yang regulasinya ada di tangan Dewan Pers. Sedangkan konsultasi ke Kemenkumham perlu dilakukan agar apa yang akan dilakukan ada kepastian hukumnya. JMSI tidak mau melakukan langkah-langkah yang tidak diakui secara hukum, karena itu merupakan hal yang mendasar.

Ditambahkannya, pemilihan Munas virtual adalah langkah darurat yang  dilakukan melihat situasi bangsa ini yang belum ada tanda-tanda akan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia. JMSI tidak bisa hanya menunggu tanpa ada upaya yang konkret. Karena itu, pilihan Munas virtual dipandang tepat.

Namun ada prinsip yang harus diikuti, bahwa tidak ada gunanya langkah-langkah inovatif sehebat apapun, jika tidak diakui keabsahannya oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Karena itu, JMSI dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) yang dilakukan secara virtual, Sabtu (2/4/2020) menyepakati dilakukannya konsultasi ke dua lembaga tersebut. Kesepakatan lain yang dilakukan adalah dilakukannya Munas secara virtual.

JMSI juga menjajaki, kalau Munas virtual menjadi substansi yang masuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ini penting mengingat zaman sudah berubah, peran teknologi dalam kegiatan kemasyarakatan semakin nyata dan efektif.

Baca juga: Seleksi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jateng Petro Energi Perseroda Diperpanjang

Dalam Rakorev yang diikuti 20 dari 26 wakil JMSI tingkat provinsi yang sudah ada, Ketua JMSI Sulawesi Utara Jimmy Senduk mengusulkan agar Munas tidak perlu diundur. Tetap dilaksanakan bulan Juni 2020, kalau perlu dilakukan secara virtual karena ada pendemi Covid-19. Usulan tersebut disambut pengurus lain, yang mendukung Munas dilakukan Bulan Juni secara virtual. Namun, untuk memastikannya, pengurus pusat akan melakukan konsultasi dulu ke Kemenkumham dan Dewan Pers.

Pertimbangan yang mendasari dilakukannya Munas virtual, karena semua pihak tidak tahu kapan wabah Covid-19 akan berakhir. Atau setidaknya, kapan kegiatan yang melibatkan orang banyak boleh dilakukan kembali, sementara sebagai organisasi baru JMSI harus segera merampungkan kewajiban untuk kelengkapan persyaratan dasar sebagai sebuah organisasi.

Dalam konteks proses pengambilan keputusan lembaga secara virtual, DPR RI merupakan lembaga yang mulai secara resmi melakukannya. DPR sudah membahas dengan meminta pandangan fraksi untuk memasukan substansi Rapat Virtual dalam Tatib (Tata Tertib) DPR. Badan Legislasi DPR sebelumnya sudah mengesahkan usulan Tatib DPR tentang tatib yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai kemungkinan rapat virtual dalam keadaan tertentu, yakni keadaan darurat, kegentingan yang memaksa, keadaan bahaya, keadaan bencana dan lainnya.

Seperti diketahui, JMSI adalah organisasi dari para pengelola media siber yang dideklarasikan di Ruang Mendawai Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020). Deklarasi dilakukan di sela-sela pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kalimantan Selatan. Sejumlah tokoh pers nasional seperti Ilham Bintang, Sasongkotedjo, Rossiana Silalahi, dan Teguh Santosa, serta tokoh pers daerah seperti Dheni Kurnia, Mursyid Sonsang, Syahrial Aziz, dan Mahmud Marhaba hadir dalam deklarasi tersebut. Juga Walikota Kota Banjarmasin Ibnu Sina.

Dalam deklarasi tersebut, Staf Ahli Menteri Kominfo Prof. Dr. Henri Subiakto menyampaikan sambutannya. Menurut Henri Subiakto, pada praktiknya media massa berbasis internet tidak hanya bersaing dengan sesama mereka, melainkan juga bersaing dengan penyedia konten individual yang mendapatkan keuntungan dengan menyediakan konten atau isi yang beragam dan menarik minat masyarakat. (wid)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*