Ganjar Segera Terapkan Sanksi Hukum Tegas Bagi Pemudik Yang Nekat Masuk Jateng

JoSS, SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ingin segera merapkan sanksi hukum bagi masyarakat yang nekat mudik dan melanggar aturan pemerintah. Sanksi tegas yang harusnya mulai diterapkan 7 Mei itu mendesak diberlakukan karena masih banyak pemudik dari Jabodetabek yang nekat.

“Sekarang pemudik masih pulang, masih nekat. Saya minta yang wilayah PSBB agar di-kencengin. Tindakannya tegas kalau perlu sekarang sudah saatnyya penegakkan hukum dilakukan,” jelas Ganjar dalam rapat daring dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, dilansir Solopos.com, Senin (4/5).

Tak harus menunggu 7 Mei 2020, yang merupakan tanggal ditetapkannya sanksi bagi pemudik. Ganjar menginginkan proses hukum segera diterapkan di wilayahnya, Jateng. “Sudah saatnya ada proses hukum. Sudah saatnya, kalau enggak nanti kita enggak akan disiplin,” lanjutnya.

Ganjar Pranowo juga mendapatkan laporan mengenai pemudik bandel yang ngumpet-ngumpet agar bisa sampai di kampung halamannya di Jateng. Ia mengaku prihatin dengan hal tersebut.

Baca juga: Banyumas Terapkan Denda Rp50 Ribu Bagi Warga Yang Tak Kenakan Masker

“Saya dikirimi beberapa gambarnya, ada yang mobilnya dimasukkan ke dalam truk, ditutupi barang. Ada juga, enggak tahu benar apa tidak, orang naik kontainer. Tolong lah, jangan seperti itu, itu bahaya,” kata Ganjar.

Ia meminta pemudik yang masih nekat sembunyi-sembunyi datang ke Jateng seharusnya jujur dan mengajukan surat izin dari pemerintah.

“Saya ingatkan, bahaya sudahlah. Blak-blakan saja kalau mau mudik. Kalau memang harus pulang, uruslah surat minta izin dan sebagainya. Urus saja izinnya, saya kira pemerintah akan bijaksana,” sambungnya.

Meskipun begitu, Ganjar tetap meminta kepada masyarakat atau pemudik untuk menahan diri tidak pulang ke Jateng maupun daerah asalnya. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di masyarakat.

“Kalau Anda bisa bertahan, tolong tetap bertahan. Nanti kami urus kok. Jangan khawatir, nanti kami urus. Setiap hari saya membalas WA, telepon, sms bahkan DM soal itu. Ada mekanisme yang dapat ditempuh untuk itu. Tolong patuhi peraturan pemerintah,” tegasnya. (lna)