Disalahgunakan, DIY Minta Kebijakan Pelonggaran Transportasi Dievaluasi

Ilustrasi Pemeriksaan kendaraan dalam Penanganan Covid-19 | Foto: suara.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Pemerintah Daearah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pelonggaran transportasi. Pasalnya sejak kebijakan itu diterapkan, banyak disalahgunakan oleh masyarakat untuk bepergian dengan keperluan yang tidak semestinya.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menjelaskan pada dasarnya kebijakan pelonggaran transportasi bagus karena memberi kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan fasilitas transportasi untuk keperluan mendesak.

“Missal petugas yang menangani Covid-19 di daerah, masyarakat yang orang tuanya meninggal di daerah asalnya dan sebagainya. Tapi di lapangan terjadi masalah. Apakah iya yang punya keperluan khusus itu bisa sebanyak itu?” ujarnya, dikutip dari Harianjogja.

Dia menuturkan beroperasinya Kembali perjalanan udara dengan pembatasan penerbangan, membuat orang terkonsentrasi di satu penerbangan sehingga menimbulkan kerumunan dan berdesakan. Ia juga menyoroti ditemukannya surat-surat yang menjadi syarat perjalanan dipalsukan.

Baca juga: Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bantul Tengah Menuju Puncak

Menyikapi kondidi di lapangan ini, menurutnya manfaat dan persoalan dalam pelonggaran transportasi ini perlu dievaluasi. “Dengan memberi kesempatan bepergian ada keuntungan, tapi kehadiran orang yang tidak dengan alasan penting akan memunculkan persoalan baru,” katanya.

Untuk itu, ia pun memberi opsi masukan sebagai evaluasi kebijakan. Pertama, sebaiknya jangan dilonggarkan kalau memang disalahgunakan banyak orang. Kedua, kalau mau dilonggarkan, protokolnya harus lebih diperkuat.

Di DIY kata dia, baru satu orang yang mengajukan surat permohonan perjalanan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, yakni mahasiswa yang orang tuanya sakit. Sementara ASN yang ketentuannya harus mengajukan izin ke eselon satu, belum ada.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubunga DIY, Tavip Agus Rayanto, mengatakan pasca diterapkannya pelonggaran transportasi, setidaknya terdapat lonjakan transportasi sebanyak 25%. “Data general yang terjadi di berbagai moda transportasi,” ungkapnya.

Karena pelonggaran ini tidak berarti diperbolehkannya masyarakat untuk mudik, maka pihaknya tetap mengantisipasi disalahgunakannya kebijakan ini untuk mudik. Dalam upaya ini pihaknya memperketat penjagaan di jalan perbatasan, stasiun, terminal dan bandara, memastikan syarat perjalanan terpenuhi. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*