Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

26.940

27.549

2%

Kasus Baru

467

609

30%

Update: 2 Juni 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Presiden Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan Demi Keselamatan

Ilustrasi | Foto: kemdikbud.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memutuskan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2020 ditiadakan. Keputusan itu diambil sebagai respons atas wabah Covid-19  yang salah satu poin pentingnya adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020) menyatakan hal itu . “Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha,” kata Fadjroel Rachman.

Menurut dia, peniadaan UN merupakan penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) yang oleh WHO diubah menjadi physical distancing (pembatasan fisik) untuk memotong rantai penyebaran virus corona. Fadjroel menyatakan, keputusan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan UN, Selasa (24/3/2020), melalui video conference.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka dipastikan UN untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat madrasah aliyah (MA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah pertama (SMP), atau setingkat madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah dasar (SD) atau setingkat madrasah ibtidaiyah (MI) untuk tahun 2020 ini tidak dilaksanakan.

Baca juga: Asrama Haji Dipertimbangkan Jadi RS Darurat Covid-19

Presiden berharap, dengan adanya kebijakan peniadaan UN diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Dalam rapat yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa wabah Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air. Para siswa sudah diminta melakukan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Demi keselamatan dan kesehatan rakyat, diputuskan UN 2020 ditiadakan.

Untuk menentukan kelulusan siswa, maka kelulusan didasarkan pada nilai rapor. Saat ini tercacat ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh Tanah Air.Sebetulnya ada tiga pilihan berkait dengan UN, yakni UN tetap dilaksanakan; UN tetap dilaksanakan, tetapi waktu pelaksanaannya ditunda; dan meniadakan UN sama sekali. Namun keputusannya memilih ditiadakan.

Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa peniadaan UN juga disepakati dalam rapat konsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang digelar secara online, Senin (23/3/2020). “Ttidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19, sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” kata Syaiful Huda, kemarin.

Sebagai ganti peniadaan UN, dipertimbangkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Namun, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online. Jika tidak memungkinkan, maka ukuran kelulusan siswa memakai nilai kumulatif siswa selama menempuh proses belajar di sekolah. “Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstrakulikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” kata Huda. (wid)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*