fbpx

2,6 Juta Kartu Tani Dibagikan, 20,18 % Diantaranya Sudah Digunakan Transaksi

 data-srcset
Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Jateng Dadang Somantri | Foto: linakasih/joss.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Jateng telah mendistribusikan sebayak 2.607.637 kartu tani. Dari jumlah tersebut, 526,441 kartu telah digunakan atau sekitar 20,18 persen petani yang menggunakan transaksi dengan kartu tersebut.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Jateng Dadang Somantri mengatakan pendistribusian kartu tani hampir rampung, dengan jumlah petani yang masuk daftar penerima kartu dalam Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) yaitu 2.883.740 orang.

Dari jumlah tersebut, kartu tani yang dapat dibagikan yaitu 2.795.139 kartu, dalam proses distribusi 187.502 kartu. Sementara itu, Kartu Tani yang tidak dapat dibagi mencapai 88.591 kartu.

“Jadi, penggunaan kartu tani sudah hampir 100 persen. Petani menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Nah, untuk angka 20,18 persen itu sebenarnya yang menggesek, tapi yang lain tetap menunjukkan kartu tani saat menebus pupuk bersubsidi,” katanya, dalam konferensi pers Rabu (5/2).

Kendati demikian, pihaknya merencanakan pelaksanaan dan upaya mendorong peningkatan penggunaan Kartu Tani. Tujuannya agar Kartu Tani bisa dipakai dalam penebusan pupuk bersubsidi tahun 2020 di Jawa Tengah.

“Tugas kami mendistribusikan dan memastikan petani menerima Kartu Tani yang sudah aktif atau dapat digunakan untuk transaksi. Dan untuk Kartu Tani yang sudah dibagikan tetapi kartu belum aktif, petugas BRI akan proaktif datang untuk mengaktifkan di lokasi tempat petani dikumpulkan,” lanjutnya.

Baca  juga: Ganjar Undang Investor Garap Revitalisasi PRPP Jateng

Pihaknya juga mendorong produsen dan distributor agar menekankan kepada Kios Pupuk Lengkap (KPL), untuk menjual pupuk bersubsidi hanya kepada petani yang membawa Kartu Tani. Selain itu, menyampaikan kepada petani bahwa penebusan pupuk subsidi harus dengan menggunakan Kartu Tani.

Dia menjelaskan, pihaknya juga akan meminta produsen dan distributor agar menerapkan sanksi administrasi kepada KPL yang mangkir terhadap ketentuan dalam SPJB secara bertahap.

“Mendorong Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi dan kabupaten/kota agar meningkatkan intensitas monitoring, pembinaan, dan penindakan secara rutin minimal 1 kali tiap tiga bulan, terutama terkait dengan transaksi penggunaan Kartu Tani dan mengawasi tumbuhnya kios pupuk tidak resmi yang menjual pupuk bersubsidi,” terang Dadang lebih lanjut.

Adapun untuk upaya peningkatan penggunaan Kartu Tani tahun 2020 yakni melengkapi data, membagikan Kartu Tani yang sudah aktif, penegasan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa dijual pada yang memiliki Kartu Tani, dan produsen serta distributor menerapkan sanksi administrasi kepada KPL yang mangkir terhadap ketentuan dalam SPJB.

Pihaknya juga melakukan penyuluhan dan monitoring intensif, meningkatkan SDM penyuluh atau rasionalisasi jumlah penyuluh, dan asistensi secara berkala dari PT BRI Tbk kepada KPL.

“Manfaat Kartu Tani bagi petani yaitu sebagai identitas bagi petani, akurasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Selain itu juga bermanfaat sebagai kartu penerimaan pinjaman bantuan dari tabungan, dan kartu penjualan hasil panen,” paparnya. (lna)


Berita lainnya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *