JoSS, SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng akan memberikan prioritas dan perhatian khusus bagi daerah yang calon kepala daerahnya seorang petahana. Hal itu dilakukan dalam pemetaan indeks kerawanan dalam konstelasi politik di 21 kabupaten/kota di Jateng yang menyelenggarakan Pilkada.
Divisi Hubungan antar Lembaga dan Humas Bawaslu Jateng Rofiudin mengatakan dari 21 kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2020, sebanyak 55 persen calonnya petahana, baik wali kota, bupati maupun wakilnya.
“Bawaslu Jateng akan lebih memperioritaskan potensi kerawanan pada kota/kabupaten yang calonnya incubment atau petahana. Jadi pengawasan daerah-daerah tersebut lebih ditekankan,” katanya dalam diskusi “Merebut 21 Kursi Kepala Daerah” yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) dan Bank Jateng di lobby lantai 4 gedung DPRD, Rabu (15/1).
Pengawasan dimaksud lanjut Rofiudin, Bawaslu Jateng akan memastikan tidak ada rotasi pejabat selama 6 bulan sebelum penetapan calon atau mulai 8 Januari 2020.
“Dari hasil pengamatan sementara, di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020, hampir semuanya melakukan rotasi dan banyak yang merotasi dadakan sebelum 8 Januari 2020,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menuturkan pengawasan lainnya, Bawaslu Jateng akan memastikan calon petahana tidak menggunakan birokrasi untuk memobilisasi massa dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada 2020.
Baca juga: KPU Tetap Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada 2020
“Petahana juga tidak boleh melakukan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan calon lainnya. Misal, pemasangan gambar untuk sosialisasi program pemerintah untuk menaikan popularitas, ini wilayah abu-abu yang menjadi kerawanan politik,” tegasnya.
Bawaslu, lanjutnya akan memastikan petahana tidak memberikan bantuan-bantuan terselubung yang mengatasnamakan pemerintah tapi untuk menaikan popularitas petahana.
Sementara itu Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat, saat ini pihaknya sudah melakukan tahapan Pilkada 2020 yakni perekrutan anggota PPK di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020.
“Tahapan saat ini adalah rekrutmen anggota PPK di 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020,” ujar Yulianto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan stakeholder di seluruh kabupaten/kota untuk menyambut Pilkada 2020.
“Kepada stakeholder kita sudah sampaikan pilkada tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu semuanya untuk mencegah terjadinya gesekan sosial politik yang mengarah kepada distrupsi masyarakat karena berbeda pandangan politik,” terangnya.
Masing-masing stakeholder di Jateng diminta untuk melakukan pendekatan politik dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
“Semua harus memastikan seluruh proses tahapan pilkada berjalan dengan baik dan konsistensi dalam melakukan peraturan hukum,” pungaksnya. (lna)
Leave a Reply