fbpx

KPU Tetap Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada 2020

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melarang eks koruptor maju dalam Pilkada 2020. Ketentuan itu saat ini telah berbentuk rancangan peraturan KPU (RPKPU) tentang pencalonan dalam Pilkada 2020 yang telah melewati proses harmonisasi dan tinggal menunggu pengesahan.

Adapun hal itu dilakukan karena secara aspek yuridis jabatan eksekutif seperti halnya presiden harus terbebas dari kejahatan seksual, narkoba, dan korupsi. Untuk itu, hal yang sama dirasa perlu diterapkan dalam syarat calon kepala daerah karena berada dalam posisi yang sama sebagai eksekutif.

Di Ibu Kota Jawa Tengah sendiri, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom menegaskan jika aturan yang akan ditetapkan dalam Pemilihan Wali Kota Semarang 2020 akan merujuk pada PKPU.

“Nanti PKPU disadur oleh KPU Kota Semarang dalam bentuk keputusan, isi keputusan itu akan sama persis dengan PKPU yang akan diterbitkan, atau yang lama bila belum diterbikan yang baru,” jelas Henry dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11).

“Saya sendiri belum tahu apakah larangan eks napi korupsi itu akan diberlakukan atau tidak, karena itu nanti ada dalam PKPU pencalonan yang sepertinya akan ditetapkan minggu depan,” lanjutnya.

Baca juga: KPU Semarang Siapkan Pendaftaran Jalur Independen Pilwakot 2020

Di sisi lain, Pengamat Hukum Anto Kustanto menganggap terlepas dari aturan yang akan ditetapkan nantinya, tetap harus ada aturan moral yang dijunjung.

“Secara hukum kita sebenarnya memandang equality before the law, namun untuk mendapatkan kedudukan yang sama tidak serta merta yang dipandang adalah person per person, harus ada rule of morality di atas itu, sehingga masyarakat bisa percaya terhadap sebuah figur yang akan dijadikan pemimpin,” tegas Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim tersebut.

Senada, Pengamat Pemerintah Universitas Diponegoro Fitriyah mengharapkan agar partai politik dapat berusaha memahami norma yang berlaku di masyarakat dalam mengusung calonnya.

“Jangan hanya soal syarat saja, tapi juga norma yang berlaku. Partai politik juga harus peka, karena kesempatan rakyat memilih dibatasi oleh pilihan partai, karena yang dipilih langsung adalah orang – orang yang dipilih oleh partai. Maka kemudian partai politik harusn menghargai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat,” tuturnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *